Biaya Pilkades Pagadungan Membengkak, Tiap Calon Kades Akan Dipungli 41 Juta Rupiah

KARAWANG - Ros Rosyana Yolanda salah satu Calon Kades Pagadungan Kecamatan Tempuran sangat heran dengan biaya Pilkades yang dibuat Panitia Pilkades Pagadungan. Pasalnya hanya untuk menggelar hajat Pilkades Pagadungan, Panitia membuat anggaran yang diduga sengaja dibengkakkan.

Menurut Rosyana, anggaran keseluruhan Pilkades Pagadungan dipatok sebesar Rp.198.048.000 dimana komponen pembiayaannya terdiri dari uang APBD Karawang sebesar Rp.64.300.000, Uang Sewa Tanah Bengkok sebesar Rp.10 juta dan Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Calon Kades) Rp.123.748.000.

"Biaya Pilkades Pagadungan sampai diangka Rp.198 juta lebih ini tidak masuk akal dan terlalu besar," ujar Rosyana kepada Portaljabar.net, Selasa (14/1).

Untuk sumber dana Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Calon Kades) menurut Rosyana, 3 Calon Kades yang akan bertarung bakal dipungli oleh Panitia bersama BPD dan Pjs Kades.

"Jadi yang Rp.123 juta lebih tersebut rencanya bakal dibagi 3. Dimana masing-masing Calon Kades wajib membayar Rp.41 juta per orangnya," ujarnya.

Rosyana tak habis fikir, Panitia Pilkades bersama BPD dan Pjs Kades kompak mengatakan bahwa uang Rp.41 juta per Calon Kades bersifat sumbangan namun pada kenyataannya malah dipatok.

"Ini kan aneh katanya sifatnya hanya sumbangan, kalau sumbangan kenapa malah dipatok," ujarnya.

Kata Rosyana dirinya bersikukuh tidak akan membayar Rp.41 juta kepada Panitia sampai kapanpun karena tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut.

Jikalau Kades Incunbent (Haji Olim) siap menambal kekurangan karena dirinya ngotot tidak mau membayar Rp.41 juta, Rosyana mempersilahkan hal tersebut.

"Silahkan kepada Calon lain kalau mau menutupi kekurangan biaya. Yang jelas saya konsisten pada pendirian tidak akan membayar Rp.41 juta sampai kapanpun," ujarnya.

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan Pilkades biayanya dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades pada
Pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa Biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa biayanya dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Sementara itu Panitia Pilkades, Ketua BPD maupun Pjs Kepala Desa Pagadungan belum bisa dimintai keterangannya terkait percobaan pungli terhadap Calon Kades Pagadungan hingga berita ini dipublikasikan. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News