Diduga Palsukan Tahun Kelahiran, Unpad Ancam Cabut Ijazah Anggota DPRD Jabar

BANDUNG,- Pihak Universitas Padjajaran (Undap) menanggapi langsug laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan perubahan tahun kelahiran yang dilakukan oleh alumni UNPAD untuk lolos menjadi anggota DPRD Jabar.

Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik Universita Padjajaran Aulia Iskandarsyah mengatakan bahwa terkait dengan laporan masyarakat tersebut pihaknya langsung memprosesnya dan melakukan penelusuran data dan lainnya.

"Kami membuat kronologis data dari mulai yang bersangkutan teregister sampai lulus" terang Aulia kepada wartawan saat di temui di Kampus Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur Bandung, baru-baru ini.

Dari sana, ungkapnya, ditemukan sejumlah fakta data bahwa perubahan tahun kelahiran tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri secara lisan kepada petugas di fakultas.

Permintaan perubahan tersebut dilakukan tanggal 16 Juli 2018 secara lisan dan pada 17 Juli 2018 yang bersangkutan menyatakan bahwa perubahan itu benar adanya.

"Yang bersangkutan melakukan persetujuan pada tanggal 17 Juli melalui sistem informasi akademik terpadu" terangnya.

Jadi, ungkap Aulia, jika dirunut secara kronologis data, yang bersangkutan lulus pada tanggal 13 Juli 2018, kemudian tanggal 16 Juli 2018 meminta perubahan tahun kelahiran dan pada tanggal 17 Juli 2018 yang bersangkutan memberikan persetujuan dan membenarkan perubahan tersebut.

Hal ini, tegasnya, sekaligus menjawab persoalan yang kemudian muncul, dimana disdukcapil kabupaten subang menyatakan melakukan penerbitan (perbaikan) akta kelahiran yang bersangkutan berdasarkan ijazah dari Unpad.

"Disini kami perlu menekankan bahwa ijasah yang bersangkutan baru diambil pada 20 Agustus 2018. Sehingga bisa dipastikan pada tanggal 14 Juli 2018 yang bersangkutan belum memegang ijazah" tegasnya

Disinggung mengenai sanksi terkait dengan temuan tersebut, Aulia mengatakan bahwa UNPAD memiliki kode etik akademik yang mengatur etika dosen, mahasiswa dan civitas akademika lainnya.

Dan sesuai dengan arahan dari pimpinan, jika ada hal yang memang terkait dengan etika atau integritas maka tentu saja ada kreteria mulai dari sanksi administratip hingga yang terberat dan tim rektorat juga saat ini sedang melakukan penelusuran.

"Untuk sanksi terberatnya tidak menutup kemungkinan berupa pencabutan ijazah" pungkasnya.

Seperti diketahui bersama dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf (a) menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT . (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News