Sidang Suap Meikarta, Neneng Sebut Iwa Tagih Komisi Pengurusan RDTR

BANDUNG,- Mantan Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa, disebut sempat menagih pelunasan uang komitmen fee pengurusan rekomendasi Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi kepada kabid Tata Ruang PUPR Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

Pertanyaan dilontarkan Iwa dalam sebuah pertemuan di Gedung Sate Bandung.

Hal itu terungkap pada sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta dengan terdakwa Iwa, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Senin (20/1).

Sidang menghadirkan lima orang saksi, yakni eks Kadis PUPR (terpidana) Jamaludin, mantan Kabid Tata Ruang PUPR (terpidana) Neneng Rahmi Nurlaili, pengembang Meikarta Edi Dwi Soesianto, ASN Pemprov Jabar Iyus Yusuf, dan Satriadi.

Dalam persidangan, terungkap jika Neneng dipertemukan dengan Iwa oleh Sekretaris Dinas PUPR Bekasi, Henry Lincoln. Pertemuan terjadi karena sebelumnya pengurusan rekomendasi PUPR di Pemprov Jabar jalan ditempat.

"Ini saya ada link biar kerjaan beres mari ketemu Sekda (Iwa Karniwa)," ujar Neneng menirukan ajakan Henry Lincoln.

Neneng mengaku saat ini hanya mengikuti perintah atasannya. Henry, menurut Neneng, mempunyai kenalan untuk bisa menghubungkan dengan Sekda, yakni anggota DPRD Bekasi Soleman dan DPRD Jabar Waras Wasisto.

Singkat cerita, akhirnya komunikasi dengan Iwa pun berlangsung lewat pertemuan di rest area KM 39 Tol Purbaleunyi. Setelah pertemuan pertama, berlanjut pada pertemuan lainnya di KM 72 Tol Purbaleunyi. Iwa pun hadir dan hanya menanyakan soal kesiapan dokumen saja.

"Setelah pertemuan selesai, Pak Henry bilang ke saya Iwa minta Rp 1 miliar untuk keperluan nyagub (Iwa saat itu mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Jabar). Saya bilang uang dari mana? Henry bilang minta saja ke Lippo," tutur Neneng.

Pada akhirnya permintaan itu dikabulkan. Uang untuk Iwa diberikan secara bertahap, mulai dari Rp 100 juta dan Rp 300 juta (dalam bentuk atribut kampanye) dan terakhir Rp 500 juta dalam bentuk uang cash.

Penuntut Umum (PU) KPK kemudian menanyakan soal kelanjutan rekomendasi RDTR setelah uang itu diberikan. Karena belum juga rampung, lanjut Neneng, ia akhirnya langsung menemui Iwa di Gedung Sate.

"Saat itu saya tanya progres. Iwa kemudian nanya itunya (uang) sudah beres? dan Henry jawab sudah. Iwa pun langsung menelpon Guntoro (eks Kabid Bina Marga)," ujarnya.

"Kalau pertemuan dengan Iwa berapa kali?" tanya PU KPK.

Neneng menjawab sebanyak tiga kali. Sekali pertemuan di rest area dan dua kali di Gedung Sate. Neneng pun mengaku sempat melaporkan soal permintaan Iwa Karniwa ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

"Beliau (bupati) cuma jawab iya saja. Tapi saat enggak ada progres, dia bilang ke saya agar nyari link lain karena bentar lagi dia (Iwa) enggak kepake," katanya.

Seperti diketahui, Iwa Karniwa didakwa menerima suap untuk pengurusan izin proyek Meikarta senilai Rp 900 juta. Dalam dakwaan PU KPK disebutkan, uang sebesar itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Iwa dalam keikutsertaannya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

PU KPK, Yadyn menjelaskan, suap tersebut berawal pada fase Raperda tentang RDTR pada 2017. Pemberian uang kepada Iwa yaitu Rp 100 juta, Rp 300 juta dan Rp 500 juta untuk kepentingan pembuatan banner spanduk dalam rangka persiapan pemilihan gubernur Jawa Barat.

Atas perbuatannya, Iwa Karniwa didakwa pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dan pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (nie/*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News