Dinilai Modus Rampok Anggaran, Calon Kades Menolak Uang Sewa Tanah Bengkok Untuk Biayai Pilkades

KARAWANG - Adanya indikasi para panitia Pilkades di Karawang berulah dengan menyewakan tanah bengkok berupa sawah kepada pihak lain, dan uang hasil sewa akan diperuntukan untuk membiayai pilkades mendapatkan penolakan dari Calon Kepala Desa (Kades).

Salah satu yang menolak keras tanah bengkok disewakan adalah Calon Kades Lemahduhur, Cali Suherli. Menurut Cali tanah bengkok yang dikorbankan untuk membiayai Pilkades hanyalah sebuah modus operandi dalam merampok anggaran Pilkades itu sendiri.

"Tanah Bengkok disewakan Panitia Pilkades itu modus yang dijalankan oleh Panitia dalam rangka merampok anggaran. Tindakan bodoh panitia sebenarnya tidak perlu karena seluruh biaya Pilkades itu sudah dipenuhi oleh Pemda Karawang," ujar Cali kepada Portaljabar.net, Rabu (22/1).

Kata Cali, biaya Pilkades di Desa Lemahduhur sebesar Rp.60 juta lebih yang diluncurkan oleh Pemda Karawang ke Panitia Pilkades sudah sangat cukup untuk membiayai Pilkades. Menurut Cali Pemda sudah memikirkan matang-matang mengenai biaya Pilkades melalui analisa dan pembahasan yang tidak sembarangan.

"Biaya Pilkades dari Pemda itu sudah cukup kok, Pemda menganggarkan biaya Pilkades itu pakai perhitungan matang bukan seenak jidatnya sendiri," ujarnya.

Bahkan kata Cali, biaya Pilkades yang dibuat membengkak oleh Panitia hingga mencapai Rp.140 juta lebih karena tidak efisien dalam menyusun anggaran, salah satunya adalah memberikan honor seluruh anggota BPD, TNI, Polri, Pol PP dan Camat.

"Anggota BPD kok masih dikasih honor, mereka itu sudah punya gaji. Adapun mereka dalam Pilkades ya memang sudah tugasnya mengawasi. Sama juga dengan TNI, Polri, Pol PP dan Camat ngapain dikasih honor mereka sudah digaji negara," ujarnya.

Selain menyoroti masalah diatas, Cali juga menegaskan bahwa uang sewa tanah bengkok bukan untuk biaya Pilkades. Uang sewa tanah bengkok adalah untuk kesejahteraan pamong desa dan warga.

"Tanah Bengkok memang benar bisa disewakan namun uang hasil sewa bukan buat biaya Pilkades tapi untuk kesejahteraan pamong desa dan warga. Contohnya kalau ada warga sakit, uang hasil sewa bengkok bisa disisihkan untuk membantu biaya operasional ke rumah sakit," ujarnya.

"Contoh lagi kalau ada warga yang tidak punya beras, sebagian hasil dari tanah bengkok berupa gabah kan bisa digiling jadi beras. Beras dari tanah bengkok kan bisa digunakan untuk membantu warga yang tidak punya beras," urainya.

Karena itu, jika ada Calon Kades menyetujui Tanah Bengkok disewakan untuk biaya Pilkades, Cali menegaskan bahwa mereka sudah khianat terhadap hak rakyat.

"Calon Kades yang setuju tanah bengkok disewakan buat biaya Pilkades sama saja berkhianat terhadap rakyat, khianat terhadap hak rakyat, dan khianat terhadap dirinya sendiri," ujarnya.

Sementara itu Panitia Pilkades Lemahduhur, Nanang Najmudin diberbagai kesempatan ngotot akan menyewakan tanah bengkok untuk membiayai Pilkades. Dalam argumennya Nanang menjelaskan bahwa menyewakan tanah bengkok untuk membiayai Pilkades tidak melanggar aturan karena tidak ada larangan dari pihak Kecamatan Tempuran. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News