Tekan Radikalisme, DPRD Jabar Lakukan Terobosan Sosialisasi 4 Konsensus Berbangsa

BANDUNG,- Komisi I DPRD Jawa Barat membuat terobosan baru dengan menginisiasi kegiatan sosialisasi Empat Konsensus Berbangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika pada konstituen di wilayah Jabar.

DPRD Jabar juga akan membangun kerjasama dengan MPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda Jawa Barat.

"Tahun 2020 ini DPRD Jabar akan memulai sosialisasi Empat Konsensus Berbangsa.  Ini yang pertama di Indonesia, daerah atau DPRD Jabar bisa melakukan sosialisasikan kebangsaan ini pada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Bedi Budiman kepada wartawan, Rabu (22/1).

Menurutnya, program ini merupakan inisiatif dari DPRD Jawa Barat sendiri dan telah melakukan langkah-langkah mulai dari pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang disambut baik oleh semua fraksi sejak periode lalu

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan konsultasi ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"BPIP sangat mengapresiasi bahkan akan melakukan MOU dengan kami DPRD Jabar," ujarnya.

Menurut Bedi, Komisi I DPRD Jabar juga telah melakukan konsultasi ke MPR RI dan diterima oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Bedi menambahkan, MPR RI sangat mendukung langkah Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang membuat terobosan sosialisiasi empat konsensus berbangsa.

"MPR juga memiliki program sosialisasi Empat Pilar MPR kami juga politisi daerah ingin menyosialisasikan kepada masyarakat, kepada konstituen, bagaimana UUD 45, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika bisa dipahami hingga ke akar rumput," bebernya.

Bedi mengungkapkan, mengapa di Jawa Barat ini penting dilakukan sosialisasi empat konsensus berbangsa ini karena dari beberapa survei, sejumlah daerah di Jabar memiliki intoleran yang tinggi.

Ia mencontohkan, pada Pemilihan Presiden lalu banyak hoax dan fitnah, ujaran kebencian dan SARA di Jawa Barat.

"Itulah mengapa kami memandang perlu pendidikan kebangsaan ini, agar kita semua elemen bangsa bersama-sama mensosialisasikan ini," tuturnya.

Bedi juga mengaku miris lantaran masih ada yang tidak hapal Pancasila dan tidak tahu kapan peringatan Hari Lahir Pancasila.

Ia berharap dengan partisipasi dari legislator dapat turut mewujudkan masyarakat yang lebih Pancasilais, toleran dan menghargai keragaman.

"Rencananya dalam waktu dekat kami juga akan menginisiasi  komitmen bersama dengan semua stake holder dan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkominda) kab/kota se-Jabar sebagai momentum awal terlaksananya program ini," tandasnya. (adv)

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News