Dede Sembada, DPRD Pinjam 1 M Itu Sah-sah Saja

KUNINGAN,- Ramainya pembicaraan mengenai peminjaman uang lembaga legislatif kepada pihak ketiga dengan jumlah sekitar Rp 1 Miliyar mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dede Sembada.

Menurut Desem sapaan akrabnya menerangkan, apabila terjadi devisit dalam APBD maka DPRD diperbolehkan meminjam uang kepada pihak ketiga.

"Sepanjang sesuai peraturan yang berlaku yakni Permendagri tentang pedoman APBD No. 13 tahun 2006 yang dirubah menjadi Permendagri No. 23 tahun 2011 yang saat ini berlaku," terangnya di Gedung DPRD Kuningan.

Didalam struktur APBD, kata Desem, ada yang disebut pendapatan, pembelanjaan, pembiayaan, dan didalam nomenklatur pembiayaan ada pinjaman kepada pihak ketiga, misalkan perorangan atau lembaga apabila terjadi devisit, artinya tidak jadi persoalan.

“Di struktur APBD itu kan ada pendapatan dan ada pembelanjaan kalau misalkan ada selisih devisit antara pendapatan dan belanja berarti ada pembiayaan dan itu harus ditutup, di dalam komponen pembiayaan ada yang disebut dengan pinjaman,” katanya.

Jadi, lanjut Desem, tidak hanya APBD saja. Di desa  juga sama ada pendapatan dan pembelanjaan, manakala ada devisit antara pendapatan dan pembelanjaan di APBDES menurutnya dalam postur pembiayaannya belum pernah ada.

"Lain halnya dengan DPRD berdasarkan peraturan yang berlaku ada dana pinjaman, jadi sah-sah saja," pungkasnya. (om)


 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News