DPRD Minta Pemprov Jabar Benahi Aset Daerah

BANDUNG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menyelesaikan masalah aset pemerintah provinsi. Salah satu yang disoroti adalah  persoalan aset di wilayah Jalan Ampera Kota Cirebon.

Saat melakukan kunjungan ke Kota Cirebon, ditemukan masalah dimana tanah milik daerah yang ditempati oleh warga, di Jalan Ampera.

"Lebih memprihatinkan, aset tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama individu," kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Abdul Rozak Muslim, kepada wartawan, Jumat (14/2).

Pihaknya mendorong Pemprov Jabar untuk mengambil langkah konkrit dalam hal penyelesaian permasalahan aset tersebut. Apalagi aset tersebut banyak yang sudah dikuasai masyarakat secara umum, bahkan sudah tersertifikasi," kata .

Ia khawatir, jika persoalan aset di Jalan Ampera ini tak segera diselesaikan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Politisi Partai Golongan Karya ini mengungkapkan, kendati banyak yang diklaim oleh masyarakat dan bahkan sudah ada yang bersertifikat hak milik, masalah tersebut masih dapat diselesaikan demi menyelamatkan aset daerah.

Namun dia berharap, nantinya penyelesaian yang diambil dapat dilakukan secara baik.

"Dari informasi yang berkembang, pada dasarnya masyarakat juga khawatir dan menyadari akan status tanah lantaran bukan miliknya tersebut meskipun sudah bersertifikat," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cirebon, Abdul Syukur menjelaskan, kantor Dinas Lingkungan Hidup tersebut merupakan bagian dari pelimpahan aset yang dimiliki Pemprov Jabar.

Jelasnya hak pakai dan sudah bersertifikat untuk digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Ada empat bidang aset yang sudah dilimpahkan ke Pemkot Cirebon.

"Kantor DLH ini pun sudah dilimpahkan menjadi aset milik Pemkot Cirebon," ujarnya.

Dia berharap, persoalan aset tersebut dapat segera diselesaikan dan tertib secara administrasi. Pasalnya, meskipun sudah menjadi aset milik Pemkot Cirebon, kendalanya dari masyarakat sekitar yang hingga kini masih ada yang mempermasalahkan.

"Statusnya sudah milik pemkot, tetapi masyarakat sekitar masih ada yang mempermasalahkan. Sehingga sedikit mengganggu juga," tandasnya. (adv)

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News