Soal Perizinan Hotel Pullman, DPRD Bakal Panggil Pemprov Jabar

BANDUNG,- Pembangunan Hotel Pullman di Jalan Diponegoro Kota Bandung masih menuai kontroversi. Hotel Pullman yang dimiliki oleh pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN ini terbukti menyalahi perizinan.

"Saya kira pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar harus punya ketegasan soal pembangunan Hotel Pullman ini. Jangan sampai ada proses pembiaran yang dilakukan oleh Pemprov ketika ada pelanggaran terkait ijin yang dikeluarkan untuk Hotel Pullman," kata anggota Komisi I DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan Abdy Yuhana kepada wartawan, Senin (17/2).

Abdy menegaskan, DPRD akan memanggil Pemprov Jabar soal tindak lanjut terkait ijin yang telah dikeluarkan dan pelanggaran yang telah dilakukan pengembang Hotel Pullman itu.

Ia membeberkan, Hotel Pullman yang terletak di sebelah barat Lapangan Gasibu dibangun berdekatan dengan gedung pemerintahan yakni Gedung Sate. Hotel yang dibangun setinggi 18 lantai ini juga dinilai menghalangi pemandangan masyarakat terhadap bangunan Gedung Sate yang menjadi ciri khas Kota Bandung.

"Jenis pelanggarannya ya batas tinggi gedung. Kami mendapat informasi bahwa pembangunan Hotel Pullman ini melanggar batas terkait tinggi gedung. Bila dibiarkan, tentu hal ini menjadi preseden buruk, dan Pemprov Jabar akan dianggap tidak memiliki ketegasan soal regulasi dan penyalahgunaan ijin Hotel Pullman," bebernya.

Abdy menambahkan, pemerintah daerah bisa dinyatakan bersalah jika terbukti menerbitkan izin yang menyalahi tata ruang tersebut. Ia menduga penyalahgunaan izin seperti ini, terjadi juga di tempat lain khususnya di Kota Bangun.

"Pemdanya kita tegur, harus berbuat sesuatu untuk menegakkan regulasi," tandasnya. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News