Bedi Budiman: Regulasi Sederhana Tingkatkan Iklim Investasi Daerah

BANDUNG,- DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung harmonisasi antara Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jabar dan aparat di Jabar, khususnya terkait legislasi.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Bedi Budiman mengungkapkan produk undang-undang sebagai lansiran dalam menyusun Perda itu masih simpang siur satu sama lain dan bertentangan.

"Ini memang harus diharmonisasikan untuk lebih memudahkan," kata Bedi dalam acara Sosialisasi Pengharmonisasian Penataan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan Penandatanganan Kesepakatan Sinergitas Pengharmonisasian Raperda di Hotel InterContinental Bandung, Kamis (27/2).

Bedi menambahkan, perda yang ada di daerah itu juga perlu harmonisasi. Karena, kata dia, produk yang terdahulu dan produk karena berdasarkan undang-undang itu berbeda sehingga satu lain perlu diharmonisasikan.

"Kami menyambut baik adanya harmonisasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jabar dan aparat di Jabar. Secara teknis memang dengan kehadiran Kanwil  bisa melakukan konsultasi," ujarnya.

Bedi menilai, selama ini Kemendagri cukup kewalahan Kemendagri dalam melakukan upaya konsultasi. Menurut Bedi, harmonisasi peraturan daerah merupakan komitmen agar produk hukum daerah bisa mendukung kemudahan investasi.

Harapannya, imbuh dia, ekonomi dan iklim investasi di daerah meningkat demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Jawa Barat.

"DPRD Jabar mendukung sinergitas harmoni dalam penyusunan Perda ini. Dengan regulasi sederhana dan efisien untuk meningkatkan investasi sehingga pembangunan daerah tercapai," tandasnya.

Adapun acara yang digelar Kanwil Kemenkumham Jabar dan Pemprov Jabar ini bertujuan untuk menyampaikan dasar hukum harmonisasi yakni UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) yang mengubah UU No. 12 Tahun 2011 tentang hal yang sama.

Harmonisasi konsepsi raperda ini berkaitan dengan tiga aspek yaitu prosedural, substansi, dan teknik penyusunan.

Selama ini, Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Republik Indonesia (RI) menilai, kendala harmonisasi disebabkan egoisme sektoral, PUU yang tidak harmonis, serta lemahnya koordinasi. (adv/*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News