Pandemi Covid-19, Farhan: Event Olahraga Di Indonesia Harus Dihentikan

BANDUNG,- Penyebaran virus corona atau covid-19 menjadi wabah mematikan di Indonesia dan berdampak ke berbagai sektor.

Salah satunya event olahraga yang terancam harus dihentikan sementara demi mencegah penularan antar atlet dan komponen yang terlibat dalam pertandingan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menegaskan semua event olahraga tingkat Nasional maupun daerah harus dihentikan mengingat aktifitas tersebut membuka lebar potensi penularan.

"Harus dihentikan ya, liga sepakbola terutama. Kalau basket kan sudah. Karena ini sudah nggak main - main. Kebayang gak, kalau dalam satu ruangan ada puluhan orang terus ada yang positif, maka yang lainnya harus dikarantina," kata Farhan kepada wartawan, Senin (16/3).

Dari koordinasi terakhir, Farhan mengaku mendapat laporan adanya tindakan kurang tegas dari para pemegang kebijakan di daerah serta manajeman klub sepak bola.

Farhan menyayangkan ditengah wabah penularan corona yang telah dikategorikan pandemi, perhelatan olahraga tetap diselenggarakan.

"Saya sudah bicara dengan Gubernur Jabar, Wali Kota Bandung dan Exco PSSI serta pemilik klub peserta Liga 1. Mereka semua saling lempar untuk meminta pihak lain bikin aturan pelarangan dan penghentian kompetisi Liga 1 karena takut diserang kelompok penggemar," terangnya.

Mantan presenter televesi ini juga mengaku sudah melayangkan protes pada Sesmenpora terkait hal ini. Namun, ia kecewa karena tak ada pihak yang mau bertanggung jawab.

"Saya sudah protes kepada Sesmenpora bahwa keputusan rapat koordinasi nggak tegas sama sekali. Makanya saling lempar, klub minta LIB (PT Liga Indonesia Baru), eh malah LIB minta Pemerintah. Malah pemerintahnya dibalikin lagi ke LIB. Nggak ada yang mau tanggungjawab," cetusnya.

Farhan meminta Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten Kota harus tegas dan berani dalam memberi ketenangan dan keamanan bagi warga.

Jangan sampai, imbuhnya, warga dibuat bingung dengan perkembangan penyebaran virus corona.

"Pemerintah harus tegas dan memberikan transparansi data yang mudah dicerna warga. Jangan malah membuat bingung bahkan panik. Harus ada ketegasan dari eksekutif karena semua pelarangan harus mengikuti aturan pihak eksekutif," katanya.

Seperti diketahui, World Health Organization (WHO) telah menyatakan virus corona Covid-19 sebagai pandemi. Pemerintah juga menyatakan masalah virus corona sudah menjadi bencana nasional non alam.

"Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, karena virus ini sudah dikategorikan sebagai penyakit global, maka statusnya adalah bencana nasional non alam," kata Kepala BNPB Doni Monardo di Jakarta Timur, Sabtu (14/3)

Presiden juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga diketuai oleh Doni. Tim ini lebih ke membuat strategi untuk menjaga orang yang sehat agar tidak sakit dengan memutus penularan.

Doni juga menyampaikan, gubernur dan bupati / wali kota bisa membentuk Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Daerah. Yaitu dengan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

"Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh Pangdam/Danrem, Kapolda, Kadiskes dan Kepala BPBD serta OPD dan para pihak yang terkait," ujar Doni.

Gugus Tugas ini akan melakukan sejumlah langkah awal dalam penanganan dan pencegahan virus corona. Mereka juga akan mengundang pihak dari luar seperti akademisi untuk ikut membantu.

"Aksi nyata yang dilakukan adalah memperbanyak tempat pengetesan Covid-19, memperbanyak toolkits untuk tes secara cepat, memperbanyak tenaga medis dengan mengundang dan melibatkan semua pihak termasuk para mahasiswa kedokteran tingkat akhir, dokter-dokter dari IDI, serta relawan medis lainnya," tandasnya. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News