Divonis 4 Tahun Penjara, Mantan Sekda Iwa Nyatakan Pikir-Pikir

BANDUNG,- Mantan Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa divonis 4 tahun penjara dalam kasus suap proyek Meikarta. Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan karena dinyatakan bersalah atas kasus suap Meikarta.

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah menerima suap sebesar Rp 400 juta dalam pengurusan persetujuan substansi  RDTR Bekasi untuk kepentingan mega proyek Meikarta.

Iwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Iwa Karniwa terbukti bersalah menerima suap dan melanggar pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 200 juta, subsidair kurungan 1 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Daryanto.

Sebelumnya, Majelis Hakim membacakan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan menuntut hukuman bagi terdakwa.

Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tidak pidana korupsi, tidak mengakui perbuatan dan tidak menyesali perbuatan.

Sementara hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan. Vonis yang diterima Iwa ini lebih rendah dibandingkan tuntutan dari Penuntut Umum (PU) KPK.

Sebelumnya, PU KPK menuntut agar Iwa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Atas putusan tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Dalam uraiannya, Majelis Hakim memaparkan, Sekda di era Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar ini diduga telah menerima hadiah atau pemberian dari PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama.

Pemberian dimaksudkan agar Iwa membantu mempercepat keluarnya persetujuan dari Gubernur Jabar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disetujui DPRD Kab. Bekasi.

Pemberian juga dimaksudkan agar Iwa ikut mendorong percepatan RDTR Wilayah Pengembangan (WP) I dan IV serta II dan III dalam proyek pembangunan Meikarta.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan, berlanjut, menerima hadiah. Yaitu menerima hadiah berupa uang senilai Rp 400 juta dari PT Lippo melalui PT MSU, melalui Satriadi, Neneng Rahmi, dan Henry Lincoln," papar Majelis Hakim.

Uang yang diberikan kepada Iwa itu dimaksudkan agar Iwa membantu mempercepat proses Raperda RDTR. Uang yang diterima sebagian besar digunakan untuk membuat banner sosialisasi.

Pasalnya, pada saat bersamaan, waktu itu Iwa berkeinginan maju sebagai bakal calon Gubernur Jabar dari PDI Perjuangan. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News