Tetapkan Darurat Sipil, Pengamat Minta Pemerintah Jangan Lari Dari Tanggung Jawab

Portal Donasi

BANDUNG,- Peryataan Presiden Joko Widodo terkait status Darurat Sipil (DS) mengundang reaksi keras dari sejumlah pakar. Sebab dengan adanya status DS pemerintah bisa lari dari tanggung jawab untuk memberikan santunan kepada rakyat.

Dosen Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan Firman Turmantara Endipradja meyebutkan, penerapan Darurat Sipil dalam mengatasi pandemi virus corona atau Covid-19 ini tampaknya kurang atau tidak tepat.

Kebijakan ini akan membawa akibat cukup besar, karena salah satu konsekuensi Darurat Sipil yaitu sentralisasi kekuasaan dan pendekatan yang dipakai adalah dalam perspektif keamanan (represif).

"Dalam status darurat sipil Negara tidak berkewajiban menanggung biaya hidup masyarakat yang terdampak," katanya saat dikonfirmasi Rabu (1/4).

Menghadapi kondisi ini lanjut dia rakyat akan terpaksa ke luar rumah karena harus makan.

Salah satu alternatifnya adalah masyarakat akan mudik karena di daerah masih dimungkinkan untuk mencari makan dengan bercocoktanam atau mencari ikan ke sungai.

"Di sisi lain, ke luar rumah (mudik) sangat dilarang oleh pemerintah karena potensial akan menyebarkan virus, sementara dalam penerapan kebijakan Darurat Sipil, masyarakat dipaksa patuh,"jelasnya.

Kebijakan Darurat Sipil sebut dia, setara dengan Darurat Militer dan hanya berada dalam lima kondisi seperti pemberontakan atau kerusuhan bersenjata, kerusuhan, perang saudara, bencana alam dan perang.

Dengan demikian wabah tidak bisa masuk aturan ini.

Yang menjadi pertanyaan adalah di saat energi seluruh rakyat tengah konsentrasi terhadap wabah virus Covid-19, tapi wacana yang dimunculkan adakah soal darurat sipil bukan karantina wilayah.

Dalam karantina wilayah negara harus menjamin kebutuhan hidup warganya, sedangkan darurat sipil negara bebas merepresi (melakukan tindakan represif).

"Aturan tentang Darurat Sipil ini merupakan produk hukum otoriter yang dulu disebut _Regeling Op De Staat Van Oorlog En Beleg_ (SOB)," ucapnya.

Dengan demikian kebijakan darurat sipil tersebut tidak tepat untuk menangani corona.

Untuk menghadapi situasi ini, paling tepat Presiden menggunakan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang didalamnya diatur tentang karantina wilayah yang merupakan produk hukum baru.

Pilihan pemerintah untuk menjalankan karantina wilayah atau karantina kesehatan adalah sesuai dengan kondisi rakyat saat ini yang tengah mengalami beban penderitaan.

Pemerinta seharusnya tak membebani penderitaan rakyat lagi dengan menerapkan status darurat sipil yang melegalkan adanya tindakan represif.

Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan terdapat pembahasan Bab VII Pasal 49 tentang jenis karantina. Di dalamnya disebut empat jenis karantina yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karantina untuk skala provinsi, kabupaten atau kota adalah PSBB, sementara karantina wilayah untuk cangkupan yang lebih kecil misal wilayah RT, desa, dan seterusnya.

Selain itu dlm menghadapi kebijakan PSBB dan DS tengah disiapkan dua peraturan pemerintah (PP) yaitu PP tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PP tentang Kriteria Kekarantinaan Kesehatan yang saat ini secara maraton tengah dibahas termasuk yang mengatur teknis karantina wilayah.

"Diharapkan dalam PP yang tengah dipersiapkan secara maraton itu juga dimasukan mengenai teknis bantuan bagi kelompok masyarakat miskin,"pungkasnya. (pan)

Tags:

Berita Terkait

Related News