DPRD Jabar Dan Pemprov Bahas Teknis Percepatan Penanganan COVID-19

Portal Donasi

BANDUNG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk segera memberikan bantuan kepada masyarakat, utamanya terkait kebijakan penanganan kesehatan dan social safetynet akibat wabah virus corona atau covid-19.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan soal penganggaran agar bantuan segera dapat dikucurkan.

"Pekan lalu DPRD Jabar dengan Pemprov telah melakukan pembahasalan soal konsep penganggaran. Pada rapat pimpinan dan Ketua AKD serta masing-masing fraksi dibahas secara teknis bagaimana perencanaan anggaran dalam pelaksanaan Inpres no 4 Tahun 2020 mengenai refocusing anggaran," kata Ineu usai rapat konsultasi pimpinan dengan unsur Pemprov Jabar di ruang Rapat Paripurna, Rabu (1/4).

Menurut Ineu, pencairan anggaran harus segera dilakukan lantaran 1,6 juta warga Jabar yang terdampak Covid 19 perlu diperhatikan.

"Komitmen DPRD adalah terlibat bersama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan tepat sasaran. Minggu lalu telah disepakati bantuan tunai Rp150 ribu dan bantuan pangan non tunai senilai Rp350 ribu," kata dia.

Ineu menambahkan, selain bantuan yang telah disepakat, tim gugus tugas memberikan masukan agar memperhatikan kebutuhan lain dari masyarakat karena faktor social distancing.

"Selain itu bagaimana nanti teknis penyaluran bantuan," tuturnya.

Ia menambahkan, Dewan berharap masyarakat terdampak dapat merasakan langsung bantuan tersebut. Ine juga mendorong agar masyarakat dapat bangkit pasca pandemi Covid19 dengan anggaran sebesar Rp 13 T dari pemerintah daerah.

"Misalnya padat karya, kemudian kegiatan yang membangkitkan UMKM yang terdampak Covid19," jelasnya.

Ineu menambahkan, agenda yang tertunda diantaranya Rapat Paripurna yang seharusnya dilaksanakan pada 30 Maret kemarin.

Namun, pimpinan dewan dan anggota menyepakati rencana pelaksanaan Rapat Paripurna pada 20 April mendatang. Tentunya dengan SOP yang ketat.

"Kebijakan Kemendagri memberikan toleransi pelaksanaan paripurna selama satu bulan kedepan," katanya.

Dewan berharap kedepan setelah pandemi dinyatakan selesai aktivitas AKD dapat kembali melaksanakan tanggung jawabnya. Ia juga menegaskan bahwa pemantauan sangat penting untuk mengantisipasi dan menimbulkan masalah baru.

"Kami akan menugaskan masing-masing komisi untuk melakukan pemantauan, tentunya juga dalam kondisi yang sudah benar-benar dinyatakan aman," ucap politisi PDi Perjuangan itu.

Dalam kesempatan tersebut DPRD Provinsi bersama stakeholder terkait melakukan pembahasan teknis pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (adv)

Tags:

Berita Terkait

Related News