Acep Jamhuri Paling Cocok Jadi Penjabat Bupati Pasca Lengsernya Cellica

Portal Donasi

KARAWANG - Adanya kesepakatan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 yang dimundurkan pelaksanaannya me Tahun 2021 karena adanya bencana wabah virus Covid-19 hanya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (Perpu).

Untuk Karawang sendiri, Pilkada yang sebelumnya sudah di persiapkan secara matang, bahkan anggaran sudah siap digunakan yang bersumber dari dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Karawang. Namun akhirnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karawang harus mengembalikan anggaran Pilkada ke Kas Daerah (Kasda), dan hanya tinggal menunggu petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) saja.

Lalu bagaimana dengan kekosongan jabatan Bupati setelah habis masa bakti Cellica-Jimmy di akhir Tahun 2020 mendatang. Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan kembali menegaskan kepada berbagai pihak untuk tidak perlu kebingungan.

"Jangan bingung-bingung soal kekosongan jabatan Bupati, kan bisa di angkat Penjabat Bupati untuk mengisi kekosongan," ujar Andri kepada Portaljabar.net, Kamis (2/4).

Masih kata Andri, yang penting syarat calon Penjabat Bupati harus dipenuhi yaitu diharuskan pernah menduduki jabatan struktural Eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B dan selama 3 tahun terakhir memiliki kinerja yang baik. Penjabat Bupati ditetapkan Presiden atas usul dari Gubernur dan Kabupaten yang bersangkutan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penjabat Bupati dalam Undang - Undang yang berlaku, bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Masa jabatan maksimal dari seorang penjabat Bupati adalah 1 Tahun.

"Berdasarkan Undang - Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, seorang Penjabat Bupati dapat di angkat berdasarkan pada 5 faktor. Pertama, Bupati sebelumnya meninggal dunia. Kedua, Bupati sebelumnya mundur atas permintaan sendiri. Ketiga, masa jabatan Bupati sebelumnya telah berakhir dan penetapan bupati berikutnya belum di selenggarakan. Keempat, Bupati di berhentikan karena melanggar hukum, dan yang kelimanya, Bupati mengundurkan diri karena ingin mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Daerah," ucapnya.

Sementara itu, terkait fungsi dan kewenangan seorang Penjabat Bupati hampir sama dengan Bupati definitif. Meski secara umum, Penjabat Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif, tetapi seorang Penjabat Bupati yang di angkat berdasarkan sebab nomor 4 dan 5 di atas, membutuhkan izin tertulis dari Kemendagri untuk melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah di keluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang di keluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

"Jika dilihat syarat yang dipersyaratkan oleh regulasi, artinya, bisa mengusulkan pejabat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), atau bisa juga dari pejabat Karawang, yang terpenting memenuhi kriteria yang di persyaratan oleh regulasi," ulasnya.

"Pengertian bisa di ambil dari pejabat Karawang adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinas mana pun. Tapi logikanya sangat tidak mungkin kalau harus Kepala Dinas, karena di atas Kepala Dinas, ada Sekretaris Daerah (Sekda)," jelasnya.

Menurut Andri melihat pertimbangan diatas yang lebih pas untuk menjadi Penjabat Bupati Karawang tentunya masih tertuju ke Acep Jamhuri selaku Sekda.

"Pak Acep sangat berpeluang besar menjadi Penjabat Bupati Karawang. Ya walau pun hanya Penjabat tetap saja tercatat dalam sejarah Karawang sebagai Bupati," ujarnya.

Andri sangat berharap untuk mengangkat Penjabat Bupati Karawang tidak perlu dari Pemprov Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, yang paling mengerti kondisi Karawang, adalah pejabat Karawangnya sendiri. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News