Keterlaluan, Penerima BLT Covid-19 Di Karawang Pakai Data Tahun 2010

Portal Donasi

KARAWANG,- Wabah penyakit yang disebabkan oleh Covid 19 sudah meluluhlantakan perekonomian ratusan negara di dunia salah satunya Indonesia.

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan akibat ekonomi yang memburuk, Provinsi Jawa Barat sebagai salah provinsi terbanyak pasien positif Covid-19 melalui Gubernur menerapkan beberapa kebijakan stimulan yang langsung dirasakan oleh rakyat Jabar.

Melalui kebijakannya, Gubernur Jabar telah mengeluarkan kebijakan yang berbentuk antisipasi kemiskinan untuk warganya di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Jabar.

Kebijakan tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 500 ribu per KK dengan kriteria khusus.

Kriteria khusus ini terbagi menjadi 6 golongan, yaitu pekerja di bidang perdagangan dan jasa, pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap, pekerja di bidang pariwisata, pekerja di bidang transportasi, pekerja di bidang industr, pekerja di usaha berskala mikro dan kecil, dan pekerja yang berstatus sebagai pemulung.

Hanya saja yang sangat di sayangkan, untuk di Karawang sendiri, sebagaimana di ketahui sebelumnya dalam rapat khusus anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar dengan perwakilan Kepala Desa (Kades) di Karawang terungkap bahwa data yang di setorkan ke Pemprov Jabar merupakan data lama yaitu data Tahun 2010.

Pemerhati Politik dan Pemerintahan, Andri Kurniawan mengungkapkan hal ini dapat berpotensi memicu konflik sosial di tatanan masyarakat tingkat Desa atau Kelurahan yang ada di Karawang.

Andri sangat menyayangkan langkah serta ketidaksiapan Dinas Sosial (Dinsos) Karawang dalam menyajikan data penerima bantuan Pemprov tersebut.

"Ini tentu akan memantik konflik sosial di tatanan masyarakat paling bawah, dan Pemerintan Desa yang akan menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya Pemdes," kata Andri kepada Portaljabar.net, Selasa (7/4).

Untuk menghindari konflik sosial, Andri mengatakan dirinya sepakat dengan pendapat anggota Komisi V DPRD Jabar bahwa sebaiknya untuk  Karawang di tangguhkan sampai terdata dengan baik, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.

"Saya sependapat dengan semua anggota DPRD Jabar perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil X) untuk mendesak Pemprov Jabar agar menangguhkan sementara realisasi bantuan tunai untuk Karawang. Karena jika merujuk pada data 10 Tahun lalu, ini potensi konflik  masyarakat dengan Pemdesnya sangat besar," ujarnya.

Andri menyarankan kepada Pemda Karawang dalam hal ini Dinsos Karawang, sebaiknya untuk pendataan, diserahkan langsung kepada Pemdes masing-masing.

Selanjutnya, hasil pendataan dari semua Pemdes yang ada di Karawang di serahkan kepada Dinsos, untuk selanjutnya di serahkan kepada Pemprov Jabar.

"Dalam situasi sulit begini, apa lagi urusan masalah bantuan uang tunai, masyarakat akan lebih sensitif. Jika pendataan di serahkan kepada Pemdes masing-masing, maka ketika terjadi gejolak pun, tidak bisa menyalahkan lagi Pemkab Karawang. Karena data yang diberikan kepada Pemprov Jabar oleh Pemkab Karawang melalui Dinsos, sudah berdasarkan data yang diberikan serta dimohonkan Pemdes," ujarnya.

Andri mengaku heran dan tidak habis pikir, mengapa Dinsos Karawang masih menggunakan data 10 tahun yang lalu.

"Artinya data Tahun 2010. Lalu apakah selama ini Dinsos Karawang tidak pernah melakukan pendataan lagi," pungkasnya. (Uya)

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News