PSBB Jabar, Politisi PDIP Minta Aparatur Desa Bantu Sosialisasi Covid-19

BANDUNG,- Mulai tanggal 6 - 19 Mei 2020, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi.

Tujuannya untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

"DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan PSBB. Apalagi saat ini jelang lebaran sudah terlihat banyak masyarakat yang memilih untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Bedi Budiman, baru-baru ini.

Bedi menilai PSBB di daerah Bodebek (Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi) dan Bandung Raya menjadi catatan evaluasi tingkat kedisiplinan yang dianggap masih rendah.

"Dari hasil evaluasi PSBB Bodebek dan Bandung Raya, masyarakat masih banyak yang keluar rumah dan belum disiplin pada instruksi pemerintah. Kami berharap agar Pemprov lebih memastikan protokol kesehatan dalam penerapan PSBB serentak ini," ujar dia.

Ia juga mengimbau agar aparatur desa seperti Kepala Desa, hingga RT dan RW, babinsa dan bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus memahami tugasnya masing-masing.

"Jangan sampai aparat pemerintah pada level terbawah masih banyak yang kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya," ujar dia.

Tak hanya itu, Bedi menambahkan, pemerintah harus betul-betul mampu mengantisipasi konsekuensi itu agar penerapan PSBB dapat berjalan optimal.

Apalagi, kata Bedi, saat pelaksanaan PSBB Bandung Raya, masih bisa ditemui adanya penumpukan aktivitas masyarakat di pusat-pusat pasar dan keramaian lainnya.

"Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah kota/kabupaten serta provinsi dalam penerapan PSBB ini. Sinergitas, kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi sangat diperlukan agar PSBB tingkat provinsi ini dapat terlaksana dengan baik," tandasnya. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News