DPRD Jabar Soroti Minimnya Anggaran Desa

BANDUNG,- Anggota tim Panitia Khusus (Pansus) III Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Barat 2019 dari Fraksi PDI Perjuangan Bedi Budiman mengatakan ada sejumlah point penting yang menjadi perhatian DPRD dalam melakukan evaluasi.

Diantaranya, aset-aset provinsi yang di daerah yang belum mempunyai dasar kepemilikan yang kuat.

Hal itu terungkap dalam Raker Pansus dengan mitra Komisi I DPRD Provinsi Jabar diantaranya Badan Pengembangan SDM, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengembangan Masyarakat Desa, Diskominfo, Biro Umum, Biro Hukum dan HAM di Balai Sertifikasi Pembenihan Tanaman Hutan Jatinangor, belum lama ini.

"Hingga saat ini, persoalan aset masih menyisakan berbagai permasalahan dan terbelit polemik," kata Ketua Komisi I DPRD Jabar ini.

Kemudian, kata Bedi, program-program Pemprov Jabar untuk mendongkrak perekonomian desa juga belum terlihat kontribusinya.

Ia mengambil contoh program One Village One Product, One Village One Company dan sebagainya, tak mampu mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

"Belum terlihat dampaknya. Kalaupun ada kenaikan kategori dari desa tertinggal menjadi desa miskin misalnya, itu lantaran anggaran dari pemerintah pusat yang cukup besar. Kalau dari provinsi, anggaran desanya belum relevan," ujar dia.

Dalam rakor tersebut juga diusulkan untuk memberikan pendidikan kilat (kilat) di desa-desa dengan tujuan agar tiap desa memiliki Bumdes.

Selain itu, dibahas juga agar penjabaran peraturan daerah untuk tidak terlambat pembahasannya.

"Perda-Perda yang sudah tidak relevan agar segera direvisi," ungkapnya.

Ia menambahkan, hasil rapat Pansus III DPRD Jabar ini akan dilanjutkan dengan pendalaman.

"Point-point ini juga akan disampaikan melalui rapat paripurna kepada kepala daerah," tandasnya. (adv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News