Soal Bansos, Politisi PDI Perjuangan Desak Pemprov Tingkatkan Koordinasi Dengan Daerah

BANDUNG,- Menumpuknya paket bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian DPRD Jawa Barat. Hal ini disebabkan data yang dimiliki pemerintah daerah tak valid sehingga banyak bantuan salah sasaran.

"Lebih parahnya lagi, bantuan menumpuk di Kantor Pos tak bisa disalurkan lantaran data yang tumpang tindih," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Bedi Budiman.

Bedi mendesak agar koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten/desa ditingkatkan terkait bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

Hal ini penting mengingat bantuan sosial yang diberikan melalui banyak pintu, dari pusat hingga kabupaten.

“Semuanya memerlukan koordinasi yang baik, agar tidak ada tumpang tindih. Jangan sampai bantuannya tidak tepat sasaran lantaran ada warga mampu misalnya yang tercatat sebagai penerima bansos," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar Dapil 13, yakni Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Menurutnya, setiap desa telah memiliki kuota penerima bansos, misal desa A 100, desa B 300. Ia berharap, agar bantuan bisa cepat disalurkan pada masyarakat terdampak khususnya di pelosok-pelosok desa.

Apalagi, kata dia, ada beberapa barang dari isi paket bantuan dari Pemprov Jabar yang disalurkan PT Pos cepat membusuk, seperti telur ataupun daging ayam.

"Bila terlalu lama menumpuk di Kantor Pos malahan membusuk, mubazir. Ini kan sama saja buang-buang anggaran," tandasnya. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News