Desa Waringinsari Anak Tiri Pemkot Banjar

BANJAR - Dengan dilaksanakannya PSBB tingkat Jawa Barat secara menyeluruh tidak terkecuali Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar ikut menjalankan kebijakan tersebut, diantara program kerjanya Pemkot Banjar memberikan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak kebijakan diatas, tercatat sebanyak 8.000 lebih yang tertuang dalam SK penerima bantuan berupa Beras 20 kg dan uang Rp.150.000.

Dari data masyarakat yang menerima sebanyak itu tersebar di 25 Desa/Kelurahan se-Kota Banjar, jumlahnya pun berbeda-beda di tiap desa/kelurahan, ada yang menerima ratusan ada juga yg puluhan. 

Desa Langensari misalnya menerima sampai 800 KK lebih, sementara tetangganya Desa Waringinsari hanya menerima 24 KK, padahal secara geografis, jumlah penduduk dan perekonomian masyarakat di 2 (dua) desa tersebut relatif sama.

Sekretaris PC Ansor Kota Banjar Ahmad Muhtar menceritakan kepada tim portaljabar.net mengenai observasi saat dirinya mencoba turun dan mengadvokasi masyarakat desa tersebut untuk mencari tahu permasalahan tersebut. Dirinya terheran sampai terjadi kejadian jomplangnya jumlah penerima JPS.

"Saya tanyakan kepada beberapa orang yang lebih layak menerima JPS tapi tidak menerima dengan wajah sedih mereka menjawab 'ga tau lah pa, coba saja tanyakan langsung ke Kepala Desa, kami takut salah jawab, mungkin saja kami dilaporkan sudah mampu sehingga pemerintah kota menggap kami tidak membutuhkan atau mereka Pemerintah Desa tidak mengusulkan kami," ujar Mukhtar saat memaparkan hasil observasi lapangannya, Selasa, (12/5)

Sementara itu tokoh masyarakat bernama Misbahudin (mantan Kepala Desa), tidak tahu kabar tersebut dan sangat kaget karena memang baru tahu ketika Muhtar menanyakan kabar tersebut.

Misbah mantan Kepala Desa mengungkapkan bahwa dirinya tidak percaya dan sangat menyayangkan sekali Desa Waringsari hanya mendapat jatah 24 KK penerima JPS.

Dirinya secara pribadi berjanji akan mengecek kebenaran kabar tersebut dan kalau memang betul cuma segitu dirinya dipastikan akan mendampingi dan mengawal masyarakat yg berhak untuk mendapatkan haknya.

"Yang jadi pertanyaan saya apakah SK penerima ditandatangani tanpa pengecekan dulu datanya, sampai segitu jomplangnya seakan Desa Waringinsari sengaja di anak tirikan oleh Pemerintah Kota, padalah pegawai Dinas Sosial banyak yang dari desa waringinsari dan pejabatnya juga tahu bagaimana kondisi di desa tersebut, karena mereka juga bukan hanya kali ini saja mengurusi data-data sosial," imbuh Muhtar

Muhtar berharap pemerintah kota bisa memperbaiki data yang ada dan memberikan kepada mereka yang berhak apalagi dalam pencairan ke dua dan ketiga.

"Kami akan mengawal ini supaya mereka yang berhak menerima bantuan mendapatkan hak mereka," pungkas Misbah. (Red)

Tags:

Berita Terkait

Related News