Muradi: Instrumen Hukum Tak Jelas, PSBB Rentan Digugat

Portal Donasi

BANDUNG,- Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Unpad, Muradi menyatakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tak memiliki instrumen hukum yang jelas.

Ia menilai PSBB tidak efektif lantaran tak ada ketegasan dalam operasional di lapangan sehingga harus diperpanjang berkali-kali.

"Instrumen hukum dalam PSBB itu tak jelas. Bahkan rentan digugat. Sebenarnya itu bukan kewenangan aparat TNI atau Polri tapi tugas Satpol PP dan Dinsos. Dan ini hanya imbauan, bukan penegakan hukum," kata  Muradi saat menjadi narasumber pada diskusi media bertajuk "Dinamika Keamanan Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keamanan Nasional" di Bandung, Rabu (20/5).

Menurut Muradi, dengan adanya ketegasan atau sanksi hukum diharapkan dapat memberikan efek jera. Sehingga, imbuhnya, masyarakat mau atau tidak mau harus menuruti aturan yang diterapkan pemerintah soal PSBB.

"Saat ini yang digunakan dalam PSBB hanya UU Karantina Wilayah dan UU Penanggulangan Bencana. Memang ada aturan lain yang bisa dioptimalkan seperti UU Keadaan Bahaya dan UU Mobilisasi dan Demobilisasi, namun bila digunakan maka aparat keamanan bakal lebih banyak tampil di depan sehingga seperti darurat sipil," tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat menolak penerapan darurat sipil namun tak ada efek jera dalam pemberlakukan PSBB. Muradi menegaskan, bila masyarakat tak juga disiplin maka kewenangan kepada aparat perlu dipertimbangkan.

Untuk itu, karena penggunaan aturan tambahan kemungkinan memunculkan kegaduhan, pendekatan penggunaan hukum pidana perlu diperkuat.
"Mereka yang tak disiplin dan ngeyel selama PSBB perlu mendapat segera sanksi hukum agar ada efek jera," tegasnya.

Dikatakannya, pengoptimalam kewenangan aparat patut dipertimbangkan mengingat tren penyebaran Covid-19 yang belum bisa dikendalikan termasuk kemungkinan terjadinya gelombang kedua.

Ketegasan akan menjadi kunci di samping disiplin dan kerjasama dalam menghadapi situasi yang berkembang.

"Jangan sampai pelaksanaan PSBB hanya sekedar formalitas tanpa penanganan yang memadai di tengah rentang panjang pembatasan tersebut.
Namun, jangan juga perpanjangan PSBB ini mengarah pada peningkatan penanganan menjadi PSBB plus darurat sipil, PSBB plus darurat militer, hingga penetapan negara dalam keadaan bahaya," pungkasnya. (nie/*)

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News