BLT Dana Desa Covid-19 Dikorupsi Lagi, Kades Kemiri Cuma Bagikan Rp.200 Ribu Per KK

KARAWANG - Salwani, Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupataten Karawang diduga tabrak aturan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2020 yang jelas jelas menyebut angka 600 Ribu rupiah dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Dana Desa (DD) tahap dua. Namun faktanya Kepala Desa Kemiri selaku penanggungjawab keuangan desa hanya membagikan sebesar Rp.200 ribu rupiah kepada KK penerima manfaat.

Dibagikannya DD tahap dua kepada Keluarga penerima manfaat untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 200 ribu membuat Sekjen Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang angkat bicara, karena menurutnya ada aturan yang menjadi payung hukum soal pembagian dana DD tersebut

"Dasar Hukum Pemberian BLT dari Dana Desa untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19 adalah Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 dan PMK Nomor 20 Tahun 2020 dan diperbaharui yang sekarang PMK Nomor 50 Tahun 2020. Yang jelas-jelas menyebut angka 600 ribu per keluarga penerima manfaat," kata Alek Sukardi Sekjen APDESI Kabupaten Karawang, Minggu (24/5).

Lanjutnya, iapun mempertanyakan apa yang menjadi payung hukum hingga Salwani Kepala Desa Kemiri nekat membagikan DD tahap dua kepada KK penerima manfaat sebesar Rp 200.000 sementara di dalam dua aturan PMK dan Permendes diharuskan sebesar Rp 600.000.

"Apa yang menjadi dasar hukum atau payung hukumnya hingga kepala desa tersebut membagikan kepada KPM sebesar Rp 200 ribu," kata Alek dengan penuh tanda tanya.

Iapun meminta kepada Camat dan DPMD segera turun tangan dan agar kejadian seperti ini jangan sampai terjadi di desa lain

"Camat dan DPMD harus turun tangan, jangan sampai kejadian serti ini terjadi di desa lain" jelasnya.

Namun demikian, Alek akan menyampaikan kejadian ini ke DPMD agar ditindaklanjuti. "Nanti akan saya sampaikan ke DPMD" pungkasnya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News