Kepala Desa Kemiri Akui Sunat BLT Dana Desa Covid-19

KARAWANG - Kepala Desa (Kades) Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Salwani membenarkan telah menyunat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 sebesar Rp.400 ribu per KK.
Sehingga setiap KK penerima manfaat hanya mendapatkan Rp.200 ribu.

"Benar kita memberikan BLT sebesar Rp.200 ribu dengan pertimbangan Pemdes Kemiri telah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang dihadiri BPD, LPM, tokoh masyarakat, Pendamping Desa, dari TNI juga ada dan pihak kecamatan," tegas Salwani, Senin (25/5).

Padahal Peraturan Menteri Desa (Permendes) PDTT nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2020 jelas-jelas menyebut nominal Rp.600 ribu tanpa terkecuali sebagai acuan besaran BLT Dana Desa dalam rangka penanganan penyebaran wabah Covid-19 saat ini.

Salwani berdalih bila pihak desa membagikan BLT sesuai dengan aturan yaitu sebesar Rp.600 ribu per KK hanya bisa menyentuh 332 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sementara masih ada 942 KPM yang belum tersentuh atau belum mendapatkan bantuan apapun. Selain itu kata Salwani penyunatan BLT ini dilakukan dengan pertimbangan menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.

"Karena itu kita bagikan rata kepada 942 KPM dari 2000 lebih KK atau KPM yang ada di desa Kemiri di luar atau selain KPM yang telah menerima bantuan seperti PKH dan BPNT, kalau masih ada KPM yang tertinggal nanti silahkan datang," kata Salwani

Sementara itu, berbeda dengan Kades Salwani terkait jumlah KPM yang belum mendapatkan bantuan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Kemiri, Bayu Purnama mengatakan di Desa Kemiri diperkirakan ada 700-an KPM tersisa yang belum sama sekali mendapatkan bantuan bukan 942 KPM sesuai pengakuan Kades.

"Dengan rincian KPM Desa Kemiri yang akan dan telah menerima bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 30 KPM, BST Non DTSK 31 KPM, BST Pos 32 KPM, BST Bank 3 KPM, Ban-Gub 1082 KPM, JPS bantuan tunai Pemkab Karawang 341 KPM, PKH plus BPNT 947 KPM dan perluasan BPNT 223 KPM. Total 2.689 Kepala Keluarga atau KPM yang telah mendapat bantuan dan menyisakan tak kurang 700  KK atau KPM yang berhak menerima bantuan diluar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan orang-orang yang mampu," papar Bayu. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News