Sikapi Maraknya Oknum Kades Bikin Ulah Sunat BLT, Laskar Merah Putih Segera Koordinasi Dengan Kejari

KARAWANG - Polemik pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 di duga banyak di salahgunakan oknum Kepala Desa (Kades). Hal tersebut, tentunya bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan jika besaran bantuan yang di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp 600 ribu. Akan tetapi, fakta di lapangan ada Kades yang memberikan secara variatif, mulai dari Rp.200 ribu sampai Rp.400 ribu dengan alasan pemerataan.

Menyikapi hal ini, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (Marcab LMP) Karawang, H. Awandi Siroj Suwandi kepada awak media mengutarakan kekesalannya atas perilaku beberapa oknum Kades yang secara serampangan membuat kebijakan dengan dasar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus).

"Seharusnya para Kades yang membuat kebijakan tersebut memahami hierarki dan azas hukum. Musdes itu tidak dapat merubah dan mengalahkan peraturan di atas yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri (Permen). Di mana jelas dalam Permendes dan PMK besaran penerima BLT yang bersumber dari dana desa sudah di tentukan," ucap Awandi.

Lanjut Awandi, mengapa dirinya berani mengatakan peraturan di bawah tidak dapat menggeser apa lagi mengalahkan peraturan di atas yang lebih tinggi karena ada asas yang dipahami bersama yang berbunyi lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).

"Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang - undangan, pasti tidak terlepas dalam benak kita mengenai Teori Stuffen Bow karya Hans Kelsen, selanjutnya di sebut sebagai Teori Aquo," jelasnya.

Hans Kelsen dalam Teori Aquo kata Awandi membahas mengenai jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma - norma hukum itu berjenjang - jenjang dan berlapis - lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Jenjang hukum tersebut digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang - undangan.

Lebih lanjut, pria yang biasa di panggil Abah ini mengatakan bahwa dengan banyaknya kejadian pemerataan pembagian BLT dengan angka yang variatif jelas sudah menabrak aturan dan patut diduga telah terjadi pelanggaran penggunaan kesewenang-wenangan dalam hal jabatan.

Sementara itu, di tempat terpisah Kepala Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) LMP Karawang, Andri Kurniawan ketika diminta pendapatnya terkait maraknya pemotongan BLT untuk pemerataan, dan langkah apa yang harus di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama lembaga penegak hukum. Andri mengatakan bahwa langkah persuasif bisa saja dilakukan oleh Pemkab Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bisa dengan cara teguran atau dengan sanksi administrasi.

Namun Andri berpendapat agar dilakukan langlah represif melalui lembaga penegak hukum. Kata Andri, kasus diatas tidak perlu ada aduan khusus dari masyarakat, sumber pemberitaan media massa dan adanya pengakuan dari beberapa Kades, dianggap sudah cukup untuk dijadikan dasar Laporan Informasi (LI) untuk penegak hukum bertindak.

"Namun, jika di perlukan adanya LI tertulis, LMP Marcab Karawang siap membuatkan LI tertulis. Dalam waktu dekat ini kami akan berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, khususnya dengan Seksi Pidana Khusus (Pidsus)," ungkapnya.

Pasalnya kata Andri, dalam hal ini jelas ada yang dirugikan, yaitu KPM, yang seharusnya menerima utuh sesuai Permendes dan PMK.

"Ini kan jadi tidak utuh karena ada kebijakan yang salah," pungkasnya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News