Jenderal Djayusman Kutuk Pembakaran Bendera PDI Perjuangan

KARAWANG,- Wakil Ketua I DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang Jenderal Slamet Djayusman yang juga merupakan Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Karawang, mengutuk keras kejadian pembakaran bendera PDI Perjuangan.

Djayusman juga meminta koordinator lapangan aksi unjuk rasa yamg diketahui berasal dari golongan ekstrim kanan dalam rangka menentang rancangan undang undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR RI, Rabu (24/6) kemarin, mempertanggung jawabkan secara hukum seluruh proses jalannya aksi massa yang dilakukan.

“Saya mengutuk keras terjadinya insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan, oleh sekelompok orang terorganisir,” ucap Slamet Djayusman, Kamis (25/6)

Ketua BMI Karawang juga menyoroti adanya bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sengaja dibuat untuk dibakar dalam aksi tersebut.
Ia menegaskan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai yang telah resmi dibubarkan di Indonesia berdasarkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

Memproduksi, menyebarkan dan dengan sengaja mengibarkan di depan publik adalah perbuatan melawan hukum dan patut diduga ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu.

“Pembakaran bendera PDI Perjuangan adalah tindakan melawan hukum, demikian juga pengibaran bendera PKI,” tegasnya.

Djayusman mendesak, aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku terhadap pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan.

Menurutnya, PDI Perjuangan merupakan partai yang sah dan konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami tegaskan, bahwa tindakan keji menuduh PDI Perjuangan sebagai komunis adalah perilaku yang anti demokrasi dan ahistoris yang sangat membahayakan keutuhan NKRI,” kata Slamet dalam pernyataan sikap  atas tindakan pelanggaran hukum dan provokatif pembakaran bendera PDI Perjuangan.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, atas peristiwa pembakaran bendera partai, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Menurutnya, jalur hukum inilah yang dilakukan PDI pada 1996, ketika pemerintahan otoriter mematikan demokrasi.

Terkait dengan proses pembahasan RUU HIP, sikap PDI Perjuangan sejak awal ditegaskannya bahwa partai mendengarkan aspirasi masyarakat dan terus mengedepankan dialog.

"RUU selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat," tandasnya. (Uya)

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News