Pemprov Jabar Raih WTP Ke-9, Ineu Purwadewi Sundari Soroti Catatan BPK

BANDUNG,- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ineu Purwadewi Sundari, mengucapkan selamat atas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah di 27 kabupaten kota juga mendapatkan opini WTP untuk yang pertama kalinya.

"Kami sangat mengapresiasi atas peraihan ini. Atas nama pribadi dan DPRD Jawa Barat mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas prestasinya, dan untuk pemerintah daerah di 27 kota dan kabupaten," kata Ineu di Kantor DPRD Jawa Barat Jalan Diponegoro Kota Bandung.

Meski begitu, Ineu menyoroti catatan penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat.

Ineu berharap catatan dari BPK tersebut tidak terulang lagi di LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

"DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan segera membahas catatan dari BPK serta menyelesaikan apa yang telah direkomendasikan BPK. Kami dari DPRD Jabar akan mengawasinya,” kata dia.

Untuk diketahui meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh opini WTP yang ke-9 kalinya untuk LHP LKPD Tahun Anggaran 2019, tetapi BPK ternyata masih menemukan 9 kelemahan pengendalian intern dan 8 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan 2019.

Permasalahan tersebut antara lain; terkait penganggaran belanja barang dan belanja modal yang belum sesuai ketentuan, penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan barang milik daerah yang belum dilakukan secara memadai, serta kelebihan pembayaran pada beberapa pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005-2019 untuk posisi semester II 2019, dari 2.123 rekomendasi senilai Rp 406,88 miliar yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 1.362 rekomendasi senilai Rp 271,81 miliar telah ditindaklanjuti atau tingkat penyelesaian mencapai 64,15%.

Sehingga masih terdapat sebanyak 761 rekomendasi (35,85%) senilai Rp 135,06 miliar yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News