Ineu Purwadewi: Reses Harus Patuhi Protap Kesehatan, Jangan Sampai Timbulkan Kluster Baru

BANDUNG,- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Ineu Purwadewi Sundari mengimbau agar kegiatan reses ke-3 tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan mulai 1 sampai 10 Juli 2020 tidak menimbulkan resiko kluster Covid-19 baru.

Menurut Ineu, 119 anggota dewan akan melakukan reses sedikit berbeda dibandingkan dengan reses sebelum adanya pandemi.

"Reses yang ke-3 ini tak seperti biasanya. Reses kali ini sedikit berbeda dibandingkan dengan reses sebelumnya karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19, meskipun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah dicabut," kata Ineu.

Ineu mengatakan, jika reses sebelumnya anggota dewan akan mengundang masyarakat untuk menjaring aspirasi namun kali ini justru anggota dewannya yang  langsung menemui masyarakat satu persatu, perkelompok atau per wilayah dalam menjaring aspirasi.

Hal ini dilakukan agar mencegah kerumunan massa dan mencegah resiko terpapar Covid-19 ataupun kluster Covid-19 baru.

"Meskipun PSBB sudah dicabut dan bersiap Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), 119 anggota dewan harus menghindari semua resiko terpapar Covid-19 salah satunya kerumunan orang," tuturnya.

Ineu menambahkan, selain blusukan langsung, reses yang dilakukan pun harus menerapakan protokol kesehatan yang ketat baik bagi para anggota DPRD Jawa Barat-nya, masyarakat yang ditemuinya termasuk para pendamping dan pihak lainnya yang membantu kegiatan reses ini.

Selain menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, para DPRD Jawa Barat pun diimbau untuk turut menyosialisasikan pentingnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama jelang AKB atau new normal yang kerap disalah artikan masyarakat.

Sehingga secara otomatis, sambungnya, para anggota DPRD Jawa Barat ini pun harus memberikan contoh kedisiplinan dalam menerapakan protokol kesehatan saat reses.

"Mengapa harus sosialisasi juga? Kalau sosialisasi mengandalkan perangkat desa atau unsur pemerintah lainnya sangat terbatas cakupannya. Nah para anggota dewan ini diharapkan sosialisasi, meluruskan perspektif salah soal AKB atau new normal. Mengingat, banyak AKB diartikan hidup normal lagi tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ini yang harus diluruskan," cetusnya.

Meskipun ketentuan dalam reses harus di 8 titik tambah Ineu, ia pun sangat berharap para anggota DPRD Jawa Barat melakukan reses lebih dari 8 titik.

Mengingat target sasaran (kelompok masyarakat) dalam menjaring aspirasi banyak, begitupun aspirasinya yang diharapkan masuk beragam terutama pasca PSBB dicabut.

“Walaupun ketentuannya 8 titik, saya yakin para anggota dewan akan lebih 8 titik. Kita kan bisa berhenti (reses) di kecamatan-kecamatan, toko-toko, masjid-masjid, per-gang untuk memastikan penanganan Covid-19 sudah baik dilakukan, ataupun memastikan pelayanan publik sudah sesuai protokol kesehatan dan lain sebagainya," tandasnya. (adv)

Tags:

Berita Terkait

Related News