Tolak Gugatan Apindo, Ribuan Buruh Gerudug PTUN Bandung

BANDUNG,- Ribuan buruh Jawa Barat yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar menggelar aksi unjuk rasa di depan PTUN Bandung, Selasa (28/7).

Buruh mendesak PTUN Bandung untuk menolak gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar soal pembatalan Surat Keputusan Upah Minimum Kota/Kabupaten (SK UMK) Jabar tahun 2020.

Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, desakan tersebut dilakukan karena pihaknya menilai SK yang diterbitkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam SK tersebut, gubernur menetapkan besaran UMK kabupaten/kota yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Roy menilai, secara hukum SK tersebut sudah turun sesuai aturan, dimana produk hukum pemerintah daerah dalam menetapkan besaran UMK adalah melalui pergub (peraturan gubernur) dan SK.

"Sehingga keinginan Apindo Jabar untuk kembali ke Surat Edaran (SE) tidak mempunyai landasan hukum, dan bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku," ungkapnya.

Ia juga menilai gugatan tersebut, bila dikabulkan, akan merugikan pihak buruh. Pasalnya, dalam SE Gubernur Jabar yang telah dicabut dan digantikan dengan SK UMK yang sekarang berlaku, gubernur tidak menetapkan besaran UMK dan menyerahkan hal tersebut melalui diskusi bipartit antara perusahaan dengan serikat buruh.

"Gugatan Apindo Jabar tersebut mencerminkan rezim upah murah," ungkapnya.

Sebelumnya, pada medio November-Desember 2019, penetapan besaran UMK se-Jabar 2020 oleh Ridwan Kamil menuai polemik. Awalnya, Emil, sapaan Ridwan Kamil memilih tidak menetapkan besaran UMK Jabar 2020 dan menyerahkannya pada perusahaan berdasarkan besaran yang telah ditetapkan Kota/Kabupaten.

Aturan tersebut dimuat dalam Surat Edaran Nomor: 561/75/Yanbangsos, terkait Pelaksanaan Upah Minimum Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Namun, selang beberapa hari, SE tersebut dicabut.

Sebagai gantinya, Emil menerbitkan Kepgub soal besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 29 daerah se-Jawa Barat pada 2020. Hal ini sekaligus mencabut SE yang sebelumnya dikeluarkan pada 21 November 2019 tersebut.

Sehingga, dengan turunnya SK tersebut, perusahaan di Jabar wajib membayar upah buruh sesuai besaran UMK yang tertera.

Pengecualian muncul pada poin D diktum ke-7 dimana perusahaan/industri--terutama padat karya--yang tidak mampu menggaji karyawannya sesuai besaran UMK 2020 untuk melakukan diskusi langsung dua pihak dengan para pekerja atau serikat pekerja (bipartit) terkait besaran upah yang disepakati.

Pada awal Desember 2019, Apindo Jabar kemudian menggugat Emil ke PTUN Bandung karena menilai SK tersebut melanggar aturan. Apindo menilai gubernur tidak perlu menetapkan UMK, karena kewajiban provinsi hanyalah menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) sebagai safety net dari besaran upah di kota/kabupaten.

Meski para buruh Jabar tidak sepakat dengan gugatan yang dilayangkan Apindo dan secara umum mendukung SK UMK Jabar 2020, namun mereka juga menilai poin D diktum ke-7 dalam SK tersebut masih mengganjal. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu tuntutan KPSI Jabar yang hari ini disampaikan dalam aksi

" Huruf D diktum Ketujuh memberikan ruang kepada pengusaha untuk membayar upah buruh dibawah UMK Tahun 2020, tanpa harus mengajukan penangguhan sesuai Kepmen 231 Tahun 2003. Tahun-tahun sebelumnya huruf D Diktum Ketujuh tidak pernah ada dalam SK UMK," tandasnya. (nie/*)

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News