6 Anggota DPRD Jadi Pengurus KONI, Ketua LMP Karawang Layangkan Kritik

KARAWANG - Berdasarkan informasi valid yang diterima oleh Portaljabar.net, tercatat 6 orang anggota DPRD Karawang ditahbiskan sebagai pengurus KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Karawang.

Diketahui 6 orang anggota DPRD Karawang terbagi dari 3 orang anggota DPRD dari Partai Demokrat l, 1 orang dari PPP, 1 orang dari Partai Golkar dan 1 orang dari Partai Gerindra. Dari Partai Demokrat yaitu berinsial DIS, PA dan OMR, dari Partai PPP berinisial DR, dari Partai Golkar berinsial AS dan dari Partai Gerindra berinisial ES.

Menyikapi 6 anggota DPRD Karawang yang ditahbiskan menjadi pengurus KONI Karawang, Ketua LMP (Laskar Merah Putih) Marcab  Kabupaten Karawang H. Awandi Siroj menilai anggota DPRD Karawang yang menjadi pengurus KONI Karawang dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tartib Dewan.

Dikatakannya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan, sebab beban kerja harus terbagi dan tidak lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

Menurutnya jika dipaksakan, maka akan berdampak buruk pada praktek keseimbangan dalam proses pengambilan kebijakan pengalokasian anggaran. Sebab, akan membuka ruang prilaku untuk melakukan korupsi yang dimulai dari proses pengajuan anggaran, pembahasan, hingga penetapan anggaran.

Sehingga hal ini kata Awandi, akan mengurangi integritas yang bersangkutan sebagai anggota DPRD yang notabenenya menampung aspirasi masyarakat.

“Kalau anggota Dewan juga menjabat sebagai pengurus KONI yang didanai dengan anggaran APBD. Hal ini sangat keliru, ini perlu diluruskan kembali,” jelas Awandi, Kamis (6/8).

Dijelaskannya, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib Dewan, dalam Bab XI dijelaskan larangan dan sanksi, yaitu larangan Termaktub dalam Pasal 98 ayat 1 huruf c yang berbunyi pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN, BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD atau APBN.
“Nah, disana sangat jelas kalau KONI selalu mendapatkan anggaran dari APBD. Jadi kita berharap persolan ini harus segera diselesaikan oleh Badan Kehormatan Dewan, sebelum berbuntut panjang kepersoalan hukum,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dalam Pasal 99 ayat (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
“Hal itu bukan pada persoalan pembinaan olahraga. Namun, yang bersangkutan sebagai pengurus KONI harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada, sebab dia anggota DPRD sebagai tempat penampung aspirasi masyarakat banyak,” terangnya.

Lanjutnya dari pihak LMP Marcab Karawang akan melayangkan surat klarifikasi kepada KONI Karawang untuk mendapat penjelasan dan pihak KONI Propinsi. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News