Masyarakat Adat Nusantara Desak Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Diskriminasi

BANDUNG,- Masyarakat Adat Nusantara mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan baik yang menyangkut hukum maupun lainnya terhadap masyarakat adat.

Hal ini terkait beberapa peristiwa tidak adil terhadqp masyarakat adat yang terjadi di tanah air.

Ada lima butir Pernyataan sikap Masyarakat Adat Nusantara tersebut yang tertuang dalam surat pernyataan sikap dan tuntutan kepada pemerintah RI, ditandatangi perwakilan Masyarakat Adat Nusantara.

"Kami masyarakat adat dan budaya menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan arakis oleh kelompok masyarakat tertentu terhadap kegiatan ritual keagamaan dan adat diseluruh NKRI,"ucap Pupuhu Kabuyutan Nusantara (Kabuyutan Dayeuh Luhur Gegerkalong) Budi Hermansyah, saat membacakan surat pernyataan di Kabuyutan Dayeuh Luhur Gegerkalong, Kota Bandung, Senin, (10/8) malam.

Budi menambahkan, sebagai sesama anak bangsa, pihaknya merasa prihatin dan sedih atas peristiwa yang menimpa masyarakat adat di Cibubur Bogor, Kuningan, Solo dan Jawa Tengah.

Kondisi itu menurutnya, sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

"Atas dasar itu, kami Masyarakat Adat Nusantara meminta secara tegas kepada pemerintah, kepada aparat hukum untuk segera mengambil tindakan yang cepat, tegas dan keras terhadap siapapun kelompok masyarakat apapun dan dari manapun atau agama apapun untuk diproses secara hukum, sesaui dengan aturan dan perundang-undangan,"tegas Budi.

Ia menilai, kejadian intimidasi, tindak kekerasan maupun lainnya yang menimpa masyarakat adat, tidak hanya terjadi pada saat ini, namun juga terjadi sebelumnya.

Ditegaskan Budi, kondisi tersebut terus terjadi, karena ketidak tegasan pemerintah maupun aparat hukum, adalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa masyarakat adat di NKRI.

"Tidak pernah ada proses hukum yang tegas. Sehingga kejadian yang menimpa masyarakat adat, terus berulang,"tandasnya.

Masyarakat Adat Nusantara dikatakan Budi, meminta Presiden RI melalui Panglima TNI maupun Kapolri, untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku intimidasi maupun tindak kekerasan terhadap masyarakat adat.

"Ini bukan kejahatan kriminal biasa. Tapi ini merupakan kejahatan kemanusiaan, kejahatan terhadap konstitusi, kejahatan terhadap nilai-nilai sendi kebangsaan.

Dan ini jelas, TNI harus mengambil sikap, Presiden harus perintahkan Panglima TNI untuk menuntaskan,"ucap Budi.

Sementara, Karuhun (Sesepuh) Kabuyutan Gegerkalong Abah Yusuf Bahtiar mengutarakan rasa kekecewaannya, terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat adat.

Dikatakannya aparat penegak hukum harus tegas terkait persoalan tersebut, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi kedepannya.

"Kami berharap persoalan ini tidak terjadi lagi, terutama kepada masyarakat adat," tandasnya. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News