Perwakilan SNWI Sampaikan Sejumlah Tuntutan

KARAWANG - Perwakilan Honorer yang tergabung di dalam organisasi Solidaritas Nasional Wiyatabhakti Indonesia (SNWI) menyampaikan sejumlah tuntutan ketika melaksanakan audiensi bersama H. Syaful Huda selaku Ketua Komisi X DPR RI di Hotel Aksahaya Karawang belum lama ini. Audiensi ini dilaksanakan setelah Ketua Komisi X DPR RI mengikuti kegiatan Workshop Pendidikan Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Pembelajaran Di Era New Normal.

Dedi Noor Iskandar selaku Sekretaris DPC SNWI Karawang dalam audiensi ini menyampaikan sejumlah tuntutan yaitu pertama meminta DPR RI mendesak Pemerintah agar secepatnya menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) mengenai RUU Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN yang diusulkan DPR RI kepada Pemerintah.

Kedua, menuntut upah yang layak sesuai dengan upah minimum untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan berstatus Honorer.

Ketiga mengharapkan adanya jaminan kesehatan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan berstatus Honorer.

Terkahir meminta kepada DPR RI agar Pendidik dan Tenaga Kependidik bersatus Honorer dapat Bansos seperti pekerja bergaji dibawah Rp 5 juta yang saat ini sedang diwacanakan oleh Pemerintah.

Dedi Noor Iskandar pun menambahkan kembali, bahwa Pemerintah telah melupakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berstatus Honorer dimasa Pandemi Covid-19 ini.

"Kami rasa kami bagian juga warga yang kena dampak Covid -19 dalam segi ekonomi. Pertama, upah/gaji yang kami terima itu 4 bulan sekali yang bersumber dari BOS Pusat artinya untuk biaya hidup kami sehari-hari kami harus menghutang atau kata lain meminjam, apalagi saat ini dengan pembelajaran system Darring yang artinya menggunakan Kuota," ujar Dedi.

"Malah kebutuhan kita dimasa Pandemi ini semakin bertambah, infonya ada kuota untuk guru dalam melaksanakan kegiatan Darring namun realitas yang terjadi dibawah itu tidak merata semua guru menerimanya," sambungnya.

Selanjutnya kata Dedi, pemerintah saat ini berencana akan memberi bansos kepada pekerja yang bergaji dibawah Rp 5 juta sehingga menurut Dedi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bersatus Honorer sangat layak untuk mendapatkan bansos tersebut.

"Jangankan gaji Rp 5 juta dibawah Rp 1 jt saja kami masih termasuk dalam golongan itu," ungkapnya.

Sementara itu Hendra Kurnia selaku Ketua DPW SNWI Jawa Barat menambahkan bahwa pihaknya sangat yakin dengan Revisi UU ASN yang diusulkan oleh DPR RI saat ini kepada Pemerintah akan membuat Payung Hukum yang jelas terhadap status honorer terutama yang sudah mengabdi sejak tanggal 15 Januari 2014 agar bisa diangkat menjadi PNS, sebagaimana tertuang dalam RUU ASN Pasal 131A.

Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda
menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan sejumlah tuntutan SNWI di dalam Rapat DPR RI dan mendukung apa yang menjadi tuntutan SNWI. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News