Penyidikan Kasus Korupsi RTH, KPK Dinilai Langgar HAM

BANDUNG,- Sekretaris Relawan Jokowi (Rejo) Jawa Barat Yan Rizal menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) dalam lanjutan penyelidikan kasus Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung.

Sebelumnya, KPK mengumumkan sejumlah nama anggota DPRD Kota Bandung yang akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Dadang Suganda (DS).

"KPK sudah melanggar hak azasi, baik saksi maupun tersangka karena mengumumkan nama lengkap dalam satu kasus pidana," kata Yan dalam keterangannya, Kamis (3/9).

Menurutnya, penyebutan nama lengkap berikut jabatannya akan menimbulkan kerawanan baik antara tersangka dengan saksi maupun keluarga tersangka dengan saksi.

"Tidak boleh disebut nama lengkap, karena saksi bisa ditingkatkan jadi tersangka," ujarnya.

Menurutnya, sebelumnya KPK telah menetapkan sejumlah tersangka namun tidak ditahan dalam kasus RTH dan masih menggunakan inisial, seperti Tomtom Dabul Qomar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS).

Selama hampir 2 tahun, kata dia, kedua tersangka tersebut menggunakan inisial. Barulah setelah ditahan pada Januari 2020, imbuh Yan, keduanya baru disebut nama lengkap dan jabatan.

"Kalau sekarang baru saksi saja sudah nama lengkap dan jabatan seperti Wali Kota Bandung dan Wabup Sumedang. Itu kan sama saja sudah menjatuhhkan hukuman sosial terhadap saksi. Apalagi korupsi itu pasti dilakukan berjamaah tidak mungkin dilakukan oleh segelintir orang," tandasnya. (*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News