Pimpinan DPR Akui Hanya CekDraft Final UU Ciptaker Secara Acak

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku tidak sempat mengecek secara keseluruhan naskah omnibus law Undang-undang Cipta Kerja sebelum dikirimkan ke Presiden Jokowi.

Azis menyebut dirinya dan pimpinan DPR lain hanya mengecek secara acak (random) poin-poin dalam naskah UU Cipta Kerja yang berjumlah 812 halaman tersebut.

"Saya hanya cek secara random [UU Cipta Kerja]. Secara detail tidak mungkin untuk mengecek satu per satu, karena saya tidak ikut dalam pembahasan, dalam panja, dalam timus (tim perumus), dan timsin (tim sinkronisasi)," demikian pengakuan Azis dalam program Mata Najwa yang disiarkan langsung media televisi, Rabu (14/10) malam.

Dalam tayangan tersebut, tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab sempat mengonfirmasi Azis mengenai perbedaan halaman draf omnibus law Cipta Kerja yang beredar di publik pascarapat paripurna yang mengesahkannya jadi undang-undang pada Senin sore, 5 Oktober 2020.

Najwa kemudian mengklarifikasi kembali apakah sebelum menandatangani UU tersebut, Azis sempat membandingkan atau mengecek secara keseluruhan UU tersebut.

"Kalau membandingkan kan bagian panja (panitia kerja), di baleg (badan legislasi), bagian dari Kesetjenan di bidang keahlian dan pengkajian. Kita hanya mengecek secara administrasi sesuai prosedur atau tidak," ungkap Azis.

Politikus Partai Golkar itu mengakui ketika itu dia memaraf UU tersebut hanya berdasarkan kepercayaan terhadap pimpinan Baleg yang membahas UU Cipta Kerja dan Sekretariat Jenderal DPR.

"Saya harus percaya apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Baleg, baik itu di tingkat rapat kerja, rapat panja , rapat tim perumus dan timsin," jelas Azis.

"Dan berikut kesetjenan yang telah berikan suatu hasil. Itu harus saya beri kesempatan untuk saya percaya," imbuhnya.

Najwa kemudian kembali mempertanyakan mengapa Azis meyakini jika tidak ada perubahan dari naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman dan 005 halaman.

"Kan tadi saya sampaikan di awal, saya sudah mendengar dan menanyakan ke Baleg. 'Anda yakin enggak ada berubah? Enggak ada pasal selundupan?' [Dijawab] enggak ada ketua'," tutur Azis.

Sebagai informasi, pascarapat paripurna DPR pada awal pekan lalu itu, draf yang beredar berjumlah 905 halaman. Lalu, ada lagi draf dengan jumlah halaman 1.028. Atas dua draf tersebut, Baleg DPR sempat menyebut naskah yang beredar ke publik itu bukan yang asli karena omnibus law Ciptaker masih melewati perbaikan teknis.

Kemudian ada lagi draf dengan jumlah halaman 812, 1.035, serta 1.052 halaman.

Akhirnya, DPR pun memastikan draf yang sudah final dan dikirimkan pada Rabu kemarin (14/10) ke Presiden Jokowi untuk ditandatangani, diberi nomor dan masuk lembar negara guna diperundangkan adalah yang berjumlah 812 halaman. Rinciannya, 488 halaman naskah undang-undang, sisanya bagian penjelasan.


Sumber CNNindonesia

Tags:

Berita Terkait

Related News