DPRD Jabar Menilai Pergantian Nama Provinsi Tidak Urgent

PORTALJABAR,- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Abdy Yuhana menanggapi soal usulan pergantian nama provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.

Abdy menilai untuk saat ini lebih tepat memprioritaskan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), daripada sekedar mengganti nama provinsi.

"Saya kira usulan tersebut merupakan hal yang wajar. Karena setiap orang tentu memiliki cara pandang yang berbeda dan memiliki hak untuk mengemukakan pendapat," kata Abdy dalam keterangannya.

Meski begitu, kata Abdy, pembentukan wilayah serta ketetapan nama Provinsi Jawa Barat saat ini, sudah melalui tahapan panjang dan disahkan di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1945.

Ia menambahkan, dari segi kultural, pemetaaan warga di Jawa Barat saat ini terbagi ke dalam beberapa klaster, seperti Bandung Raya, Bogor Raya, Priangan Barat dan lain sebagainya.

"Sehingga jika saat ini terjadi perubahan nomenklatur, maka akan berpotensi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," tuturnya.

Karenanya, kata dia, jika isu perubahan nama menjadi Provinsi Sunda terus berkembang dan tanpa sikap tegas dari pemerintah dan masing-masing kepala daerah maka akan memicu gejolak.

Termasuk upaya perubahan nomenklatur di daerah-daerah lainnya di Jabar.

"Seperti tiba-tiba ada Provinsi Pakuan, Galuh atau Bogor Pajajaran. Karena dari segi sosio-kultural, Sunda itu identik dengan bahasa dan budaya. Sehingga yang memiliki budaya yang berbeda seperti Cirebon, Karawang, Bogor tentu akan terganggu dan mengusulkan nama yang berbeda," ungkap dia.

Abdy menilai perubahan nama provinsi Jawa Barat bukan sesuatu yang urgent.

"Saya pikir lebih urgensi itu dari sisi kebutuhan masyarakat di Jabar. Daripada berdebat hal -hal yang mungkin sulit untuk diresalisasikan, lebih baik kita mendorong dan mendukung agar DOB dapat diwujudkan di Jawa Barat," tandasnya. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News