Walhi: The Great Asia Afrika Tak Punya Ijin Lingkungan

PORTALJABAR,- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan sikap, terkait rekomendasi berijinan tempat Wisata The Great Asia Afrika di Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Meiki W Paendong mengatakan, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyusul belum ditempuhnya tahapan perijinan yang wajib dilakukan oleh pengelola The Great Asia Afrika.

Meiki menegaskan, Walhi sejak lama melakukan kampanye upaya melindungi Kawasan Bandung Utara (KBU) dari serbuan kawasan komersil dan kawasan terbangun (infrastruktur).

Mengingat, kawasan KBU mempunyai arti penting sebagai peyangga cekungan Bandung dan juga sebagai penjamin kelangsungan kehidup daerah resapan dan penyimpan cadangan air.

"Ternyata The Great Asia Afrika tidak memiliki ijin lingkungan. Proses amdal dia tidak dilalui juga, tapi keluar rekomendasi dari Pemerintah Provinsi. Surat rekomendasi itu memandatkan bahwasanya proses-proses perijinan itu harus ditempuh dan berlaku hanya berlaku dua tahun. Rekomendasi untuk The Great Asia Afrika itu habis di 18 Oktober 2020," kata Meiki saat dihubungi wartawan, Kamis (22/10).

Meiki menegaskan, The Great Asia Afrika tidak melakukan apa yang dimandatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait tahapan yang harus ditempuh pengelola untuk membuat perijinan.

"Belum juga ditempuh. Seharusnya ada tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi. Tindakan tegas inikan paling tidak berupa penyegelan,kan kondisinya sudah terbangun,"tegasnya.

Meiki juga mengatakan, jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengambil sikap atas permasalahan itu, Walhi sendiri akan melakukan upaya kampanye adanya pembiaran oleh pemerintah terhadap pelanggaran aturan tata ruang maupun lingkungan.

Apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan terhadap KBU.

"Implentasi dari Perda KBU yang sudah ada, yang sebenarnya Perda KBU itu masih lemah dari perlindungan. Jadi lebih kepada syarat pemanfaatannya. Kita tujuannya disitu, untuk melindungi laju kerusakan atau berkurangnya daya dukung dan tampung di kawasan Bandung Utara. Karena banyaknya kawasan-kawasan terbangun, berkedok pariwisata bahkan banyak kawasan terbangun skala kecil yang tidak berijin. Yang besar saja tidak berijin, apalagi yang kecil,"ujarnya.

Walhi Jawa Barat sendiri mencatat sedikit 4 ribu kasus bangunan yang tidak berijin di kawasan Bandung Utara dan melanggar tata ruang.

"Kami bukan berarti mendramatisir, tapi kami menggunakan terminologi parah. Kami beranggapan kalau tidak disebut parah, KBU itu baik-baik saja. Apalagi dua tahun ke belakang sudah menimbulkan dampak terjadinya banjir bandang di hilir yaitu di Cicaheum dan Ujungberung. Banjir bandang bersumber dari sungai yang hulunya dari KBU. Belum banjir cileuncang,"tandasnya. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News