"Jurassic Park Inadonesia", WALHI Singgung Foto Komodo- Truck

Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Edo Rakhman mengkritik langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membangun 'Jurassic Park' di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsep yang keliru karena pemerintah seharusnya mempertahankan habitat asli hewan endemik komodo di kawasan tersebut.

"Konsep pengembangan ini yang menurut kami sangat-sangat keliru diambil oleh Presiden Jokowi, habitat alami harusnya dipertahankan jika tetap ingin hewan kadal raksasa ini menjadi kebanggaan Indonesia," kata Edo lewat pesan singkat kepada wartawan, Minggu (25/10).

Dia berpendapat, langkah Jokowi melakukan komersialisasi pariwisata saat ini merupakan sebuah kesalahan besar. Apalagi, menurutnya, pembangunan itu berpotensi menghilangkan sifat alamiah dari ekosistem Pulau Rinca.

Beberapa waktu terakhir, viral foto di media sosial yang menunjukkan seekor komodo berhadap-hadapan dengan truk membawa perlengkapan konstruksi. Foto tersebut diduga berada di Pulau Rinca, NTT, yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo. Kawasan taman nasional ini sendiri telah menjadi bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO sebagai habitat hewan endemik, Komodo.

Foto komodo berhadapan-hadapan dengan truk itu salah satunya ditampilkan akun Twitter @KawanBaikKomodo pada 23 Oktober lalu. Pada unggahan yang sama juga disandingkan dengan foto terbaru proyek bangunan wisata jurassic di taman nasional komodo.

Berdasarkan pantauan per pukul 05.29 WIB, di media sosial Twitter kata #savekomodo pun menjadi trending topic Indonesia.

Terkait situasi dan kondisi di kawasan taman nasional tersebut, Edo menilai pembangunan 'Jurassic Park' berpotensi meningkatkan konflik antara komodo dengan manusia di hari mendatang.

"Ke depan konflik antara satwa komodo dengan manusia akan semakin tinggi, baik dalam proses pembangunan yang sedang berjalan saat ini, maupun nanti kalau sudah beroperasi fasilitas-fasilitas tersebut," tutur Edo.

Menurutnya pemerintah seharusnya tidak membuat adaptasi baru antara komodo dengan menghadirkan kendaraan-kendaraan proyek hingga memasukkan material-material bangunan yang sangat-sangat tidak familiar dengan kadal raksasa endemik tersebut.

Selain itu, Edo juga menyayangkan langkah rencana pemerintah mengubah bentang alam di Pulau Rinca yang akan berdampak pada aktivitas keseharian komodo serta berpengaruh buruk terhadap perkembangbiakan komodo.

Edo menilai, pembangunan 'Jurassic Park' di Pulau Rinca ini juga akan menyingkirkan kehidupan masyarakat adat hingga menggerus tatanan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi.

"Masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, perlahan-lahan pasti akan tersingkir, termasuk taanan ekonomi lokal komunitas akan hancur karena akan tergerus dengan ekonomi-ekonomi kapitalis yang akan masuk," ucapnya

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rencana pembangunan 'Jurassic Park' di Pulau Rinca pertama kali dicetuskan Luhut B Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman tahun 2019.

Pria yang kini bertambah pekerjaannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi itu mengklaim 'Jurassic Park' di Pulau Rinca akan memiliki pusat penelitian, dan penduduk setempat nantinya akan lebih sejahtera.

Sebuah video animasi rancangan pembangunan 'Wisata Jurassic Indonesia' diunggah di media sosial dengan menggunakan musik latar dari film blockbuster Hollywood 'Jurassic Park'. Di akhir video, tercantum logo Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab pembangunan dengan luas 1,3 hektare itu.

Mengutip dari laman berita di situs Kementerian PUPR, pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Rinca itu merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur.

Untuk pengembangan infrastruktur Pulau Rinca, pada TA 2020 diantaranya dilakukan pembangunan sarana dan prasarana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21,25 miliar, reservoir SPAM senilai Rp. 2,41 miliar, dan pembangunan pengaman Pantai Lohbuaya sebesar Rp 46,3 miliar.

Guna mendukung pengembangan infrastruktur di Pulau Rinca, Kementerian PUPR melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KLHK.

"Melalui PKS ini, pengembangan Pulau Rinca sebagai destinasi wisata premium berkelas dunia dapat dilaksanakan secara terpadu dengan mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan," kata Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan KLHK Wiratno dikutip dari laman yang sama.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke NTT pada 1 Oktober lalu melakukan juga kontrol atas penataan kawasan wisata Labuan Bajo. Dalam pernyataan persnya di sana, seperti dikutip dari situs presidenri.go.id, Jokowi juga menyinggung mengenai Pulau Rinca.

"Juga penataan di Pulau Rinca di mana kita bisa melihat Komodo, juga dilakukan penataan yang disesuaikan semuanya ini dengan alam yang ada di lingkungan kawasan itu sehingga kelihatan sangat natural, siapa pun yang berkunjung, dan kawasan Labuan Bajo akan menjadi sebuah kawasan yang betul-betul memang premium," kata dia.

Sebelumnya, setahun lalu saat meninjau Pulau Rinca pada 11 Juli 2019, Jokowi menerangkan ingin pengembangan kawasan wisata di Labuan Bajo terkoneksi dengan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

"Rancangan besar ini yang sebentar lagi akan kita buatkan rapat terbatas sehingga grand design-nya itu betul-betul sambung antara Labuan Bajo, Rinca, Komodo, lautnya, semuanya terdesain dengan baik dan dikerjakan tidak parsial," ucapnya kala itu.

Namun, Jokowi juga mengingatkan akan prinsip konservasi dan memperhatikan daya dukung Taman Nasional Komodo agar tidak membahayakan lingkungan alam di sana. Jokowi berpandangan perlu pemisahan yang jelas antara zona konservasi dan turisme di kawasan tersebut.

 

Sumber CNNindonesia

Tags:

Berita Terkait

Related News