Rafael: Perda Pusat Distribusi Provinsi Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

PORTALJABAR,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Rafael Situmorang mengatakan saat ini masyarakat tak perlu resah lantaran pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Menurut Rafael, DPRD Jabar telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Pusat Distribusi Provinsi disahkan menjadi peraturan daerah (perda) Provinsi Jawa Barat.

"Rancangan Perda ini merupakan inisiasi dari Fraksi PDI Perjuangan. Tujuan dasar dari pembentukan perda ini ialah, untuk memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya bagi para produsen dan pedagang (petani, nelayan, peternak, pedagang kecil dan sebagainya) untuk mendapatkan jaminan pasokan barang yang mereka produksi atau yang mereka jual," kata anggota Komisi I DPRD Jabar ini.

Rafael menegaskan, Perda Pusat Distribusi Provinsi diharapkan menjadi lembaga yang memang mengatur sistem distribusi di Provinsi Jawa Barat.

Sehingga, kata dia, bila di musim tertentu terjadi (kelangkaan) dengan adanya lembaga yang mengatur sistem distribusi ini hal itu bisa diminimalisir atau dicegah serta menjaga stabilitas harga dan meminimalkan inflasi yang ada di Jawa Barat.

"Saat panen hasil tani akan ditampung, saat paceklik barang kita lepas. Fungsinya apa, untuk menjaga inflasi, jaga stabilitas pangan. Jadi mau paceklik, mau panen harga tetap stabil. Stok pangan terjamin," ujarnya.

Ia menyebut, sebagai implementasi dari Perda Pusat Distribusi Provinsi ini nantinya akan dibangun sejumlah gudang di kota / kabupaten, seperti Karawang, Subang, Purwakarta dan lainnya.

Gudang-gudang ini, kata dia, akan menampung hasil pertanian para petani sehingga masyarakat tidak akan mengalami kelangkaan bahan pokok.

"Kita juga mengusulkan dibangun cold storage (pendingin raksasa) untuk menyimpan bahan pangan atau buffer stock sehingga tidak mengalami stockouts dan masih bertahan di musim paceklik," ungkapnya.

Rafael mengungkapkan Jawa Barat merupakan produsen pangan. Pihaknya berharap dengan adanya Perda Pusat Distribusi Provinsi ini, para petani tidak bergantung kepada tengkulak.

Selama ini, kata dia, banyak petani yang sengsara lantaran tanaman padinya sudah diijon kepada tengkulak.

"Mudah-mudahan dengan adanya Pusat Distribusi Provinsi ini petani akan sejahtera dari hulu ke hilir. Kemungkinan nanti untuk BUMDnya akan dikelola oleh Agro Jabar," tandasnya. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News