Legislator DPRD Jabar Tagih Janji Gubernur Tuntaskan Soal Wyataguna

PORTALJABAR,- Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Rafael Situmorang mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk menuntaskan sengketa Gedung Wyata Guna.

Politisi PDI Perjuangan ini menagih janji Gubernur RK yang mengatakan akan membereskan soal Wyata Guna yang dulu digunakan sebagai panti tuna netra.

"Yang jelas pada rapat anggaran diketahui bahwa pesertifikatan aset Jawa Barat menurun, seiiring dengan anggaran APBD yang direfocusing karena pandemi covid-19. Kami melihat justru Pemprov Jabar harus lebih agresif, karena beberapa aset justru tidak dalam bersengketa dengan orang luar, contoh Balai Wyata Guna," kata anggota Komisi I DPRD Jabar ini, Selasa (17/11).

Rafael menyayangkan adanya perselisihan soal aset Wyata Guna antara Pemprov Jabar dengan Kemensos RI. Padahal, kata dia, permasalahan ini mestinya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik.

"Sengketa Gedung Wyata Guna kan dengan Kemensos yang masih dalam lingkup pemerintahan sendiri bukan dengan pihak luar. Sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik tinggal Gubernur bertemu dengan Mensos itu bisa selesai," cetusnya.

Rafael menilai sebenarnya lahan di Wyata Guna cukup luas, sehingga panti untuk tuna netra juga dapat didirikan disana. Dengan demikian, ujar dia, tercipta win win solution antara Pemrov Jabar dan Kemensos dan juga kepentingan para disabilitas dapat terpenuhi.

"Mestinya bisa dua-duanya disitu untuk balai dan juga panti. Tanahnya luas kok, dulu tempat itu disewakan untuk pernikahan masa untuk kepentingan disabilitas tidak bisa," ujarnya.

Ia menyebut, ketika dimintai kepastian soal Wyata Guna, Gubernur RK berjanji menyelesaikan soal aset dalam waktu sebulan.

"Saya ingat betul, ketika saya desak soal Wyataguna, Ridwan Kamil berjanji akan menyelesaikannya dalam satu bulan. Mestinya November ini sudah tuntas," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial Republik Indonesia ( Kemensos RI) memastikan telah mengantongi bukti sah berupa sertifikat kepemilikan atas tanah dan aset di lokasi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Jalan Pajajaran No 51 dan 52, Bandung.

"Kami pastikan bahwa aset berupa tanah dan bangunan di Jalan Pajajaran No. 51 dan 52 tersebut, secara yuridis milik Kemensos dengan bukti sertifikat yang sah,” kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto dalam keterangannya saat itu.

Informasi yang diperoleh, dari 10 aset panti rehabilitasi sosial yang diberikan kepada Pemprov Jabar, tidak ada yang dikembangkan untuk penyandang disabilitas.

Dikatakannya, panti-panti tersebut untuk NAPZA, Anak-anak, Tuna Sosial, Lansia dan lain sebagainya.

"Jadi tidak ada satupun yang khusus untuk netra, sementara Balai Wyata Guna ini milik pusat dan jangan diganggu. Karena kami punya konsen kepedulian kepada netra, dengan menjadikannya skala internasional," tandasnya. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News