Temuan Awal IPRC, Banyak ASN Tak Netral Dukung Paslon Di Sosmed

PORTALJABAR,- Direktur Operasional dan Strategi Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), Idil Akbar mengungkapkan temuan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurut Idil, puluhan pelanggaran yang dilakukan ASN ditemukan di 8 daerah penyelenggara pilkada di Jabar, yakni Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Cianjur, Karawang, Bandung, Indramayu, Sukabumi, dan Kota Depok

“Kaitan dengan netralitas ASN, ada 42 pelanggaran dan dua tidak masuk pelanggaran. Rata-rata semua daerah melakukan itu. ASN misal dukungan terhadap pasangan calon, di terutama media sosial," kata Idil dalam ekspose media Pilkada di Jawa Barat tahun 2020 Beberapa Temuan Awal, di Hotel Asmila Boutiqe, Jumat (20/11).

Idil menyebut, ASN sebenarnya sudah terikat pakta integritas namun persoalan netralitas itu masih mengemuka. Bahkan beberapa sudah masuk tahapan pemeriksaan Bawaslu

Ia mengatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN itu di antaranya berupa dukungan terhadap calon dan terlibat dalam kegiatan kampanye.

"Namun yang menarik, aksi saling dukung untuk Pilkada ini lebih ramai di jagat maya atau sosial media. Mungkin karena pilkada kali ini berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19 sehingga banyak paslon memaksimalkan kampanye di medsos," tuturnya.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jabar, Iip Hidajat mengakui maraknya pelanggaran yang dilakukan ASN di daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020.

Namun, dia menegaskan, pelanggaran terkait netralitas ASN itu sudah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

“Pelanggaran ASN cukup tinggi, jumlah pelanggarannya 41 kasus dari 8 daerah. Mereka tak paham bahwa dalam cuma ngelike postingan saja adalah bagian dari pelanggaran," katanya.

Iip mengatakan selama pandemi ini ada beberapa temuan dari Kesbangpol Jabar, misalnya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada, dan hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Kemudian ada juga kerawanan-kerawanan berkaitan dengan politik uang atau judi.

Keterlibatan dalam Pilkada ini lanjut Iip, memang sudah ditangani oleh pihak berwajib. Pihaknya sudah menggelar
Pilkada serentak di delapan kota di Jawa Barat.

Sedangkan pengamat politik, Leo Agustino merasa khawatir dengan turunnya tingkat partisipasi pemilih dalam pencoblosan awal Desember mendatang. Pandemi yang belum usai tak menutup kemungkinan membuat masyarakat enggan ke TPS.

"Sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang ketat bisa lebih diintensifkan menjelang pemilihan. Dengan langkah tersebut dihadapkan masyarakat merasa aman dan nyaman saat melangkahkan kaki ke TPS," tandasnya. (nie/*)

 

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News