Pilkada 2020, DKPP Terima 139 Aduan

PORTALJABAR,- Hingga saat ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima 139 aduan terkait penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

DKPP memprediksi hingga usai pilkada aduan akan meningkat.

"Biasanya, setelah penetapan hasil pilkada aduan meningkat. Sejauh ini aduan yang dilaporkan, sebagian sudah disidangkan dana diputuskan," kata Komisioner DKPP Didik Supriyanto dalam diskusi Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, Kamis (26/11).

Ia menambahkan, sejak tahun 2012 hingga kini, pihaknya menerima 6400 kasus aduan aduan terkait profesionalitas penyelenggara pemilu yang masuk.

"Sebanyak 60 persen di rehabilitasi atau tidak terbukti aduannya. nah yang 40 persen ini, 70 persennya itu pelanggaran profesionalitas. Sanksinya peringatan, tergantung  dari pelanggarannya," tuturnya

Menurutnya, DKPP tidak dapat mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski demikian DKPP dapat memeriksa kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik.

"Sanksinya mulai dari ada peringatan sampai keras, pemberhentian jabatan sementara sampai tetap," ucapnya.

Ia menuturkan, secara nasional aduan terbanyak adalah saat pendaftaraan pasangan calon. Baik perseorangan maupun partai politik.

"Biasanya dari perseorangan, mereka yang tidak memenuhi syarat ke KPU, itulah yang kemudian mempersoalkan putusan KPU yang dianggap tidak cermat, tidak teliti dan serius," jelasnya. 

Di Jawa Barat, kata Didik, kasus pengaduan terhadap penyelenggara pemilu relatif rendah. Bahkan tahun ini hanya ada dari 5 aduan.

"Di Jabar, aduan tentang pelanggran kode etik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu relatif kecil. ini tidaklah lepas dari performance kawan-kawan penyelenggara di Jabar," tutur Didik.

Menurutnya, hal itu tidaklah lepas dari karakter masyarakat Jawa Barat yang cenderung tenang saat menghadapi masalah ataupun terjadinya pelanggaran pemilu.

Sehingga pihak yang merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu tidak langsung membuat aduan ke DKPP.

"Masyarakat di Jabar ini cenderung tenang kalaunada pelanggaran bisa memaklumi, tapi ditandai.Sehingga ketika, ada paslon mencalonkan lagi mereka kapok, sehingga peluang terpilih lagi sangat kecil. Saya kira itu hukuman yang sangat positif meskipun tidak mengadu tapi diikuti proses seleksi dipantau," tandasnya. (nie/*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News