Rizieq Tolak Hasil Swabnya Dipublikasi, Polisi Tegaskan UU Kesehatan Atur Hak Pasien Saat Pandemi

PORTALJABAR,- Rizieq Shihab (RS) menolak hasil Swabnya dipublikasikan.

Rizieq juga enggan didatangi Satgas Covid-19 kota Bogor, bahkan dikabarkan kabur dari RS Ummi Bogor, Sabtu (28/11) malam.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Dofiri menjelaskan bahwa RS menolak hasil pemeriksaannya dengan alasan hak privasi pasien.

"RS ini menolak diperiksa dengan alasan hak privasi. Saya ingatkan kembali dalam UU Kesehatan tahun 2009 Pasal 56 dan 57," kata Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Dofiri di Mapolda Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta 748 Bandung, Senin (30/11).

Ia membeberkan Pasal 56 ayat 1 menyebut bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan padanya.

Tapi, lanjutnya, di ayat 2 tertulis bahwa hak menerima dan menolak sebagaimana dimaksud di ayat 1 tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular luas ke masyarakat.

"Jadi soal ini sudah jelas," ungkapnya. Kapolda menambahkan pada Pasal 57 lebih tegas lagi disebutkan bahwa setiap orang memang berhak atas rahasia kondisi kesehatan.

Tetapi, imbuh dia, di ayat dua mengatakan hak terkait dengan rahasia kondisi kesehatan tadi tidak berlaku dalam hal huruf a disebutkan dalam perintah undang-undang, huruf c disebutkan terkait dengan kepentingan masyarakat.

"Coba dipikirkan secara logika, bila Satgas Covid-19 datang untuk mengklarifikasi, itu tentunya atas perintah undang-undang demi kepentingan masyarakat. Kalau ada dugaan menghalangi dan menolak maka sudah sewajarnya kemudian dari satgas juga melaporkan ke kepolisian untuk tindak lanjut proses penanganannya," paparnya.

Dofiri menambahkan, pada Minggu (29/11) jumlah pasien vovid-19 di Indonesia melonjak drastis hingga mencapai angka 6 ribu lebih.

"Jumlah yang sangat tinggi. Karenanya, saya ingatkan kepada semuanya apakah kita akan membiarkan terus korban berjatuhan? Apakah kita harus membiarkan berapa besar anggaran negara yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19," paparnya.

Ia menegaskan, bila ada pihak yang masih kurang serius dalam penanganan protokol kesehatan maka ia tak segan untuk mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur.

"Covid-19 ini adalah penyakit yang membahayakan dan penularannya sangat cepat dan meluas. Saya sampaikan kepada jajaran agar mendukung dan membackup sepenuhnya untuk pendisiplinan terhadap protokol kesehatan," tandasnya. (nie/*) 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News