Jadi Saksi Kasus Korupsi, Kehadiran Bupati Garut Rudy Gunawan Dipertanyakan

PORTALJABAR, - Tanpa diagendakan sebelumnya, Bupati Garut Rudy Gunawan tiba-tiba menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi.

Rudy yang belum pernah diperiksa di tingkat penyidikan, hadir menjadi saksi meringankan untuk terdakwa mantan Kepala Dispora Garut Kuswendi dan mantan Kabid Kemitraan Sarana dan Prasarana Dispora Garut, Yana Kuswandi.

Ia hadir karena diminta penasehat hukum terdakwa Kuswendi.

Sidang perkara dugaan korupsi dana pembangunan gedung SOR Ciateul di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut milik Dispora Garut itu digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Senin (11/11).

Kedatangan Rudy cukup mengejutkan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut.

Pasalnya, Rudy belum pernah diperiksa di tingkat penyidikan.

Meski begitu, nama Rudy sebelumnya sempat disebut-sebut oleh sejumlah saksi dalam persidangan di bulan Oktober 2020.

Saat itu saksi mengaku datang ke bupati dan mengadukan adanya Jaminan Pelaksana (jamlak) palsu.

Bupati diakui saksi saat itu langsung mengintruksikan kepada Dispora untuk ditindak lanjuti.

Soal kedatangan Rudy di persidangan hari ini, JPU Deny Marickha Pratama menyatakan, Bupati Garut tersebut datang untuk memberikan keterangan meringankan bagi terdakwa.

"Tapi kami tadi mengajukan keberatan ke majelis hakim, karena ini menyangkut kedatangan beliau yang tiba-tiba dan memberikan keterangan dalam lingkup pekerjaan. Yang kami pertanyakan, apakah kedatangan beliau ini ada izin dari pimpinan atau tidak," kata Deny usai persidangan.

Deny kembali menegaskan, pihaknya wajar mempertanyakan kedatangan Rudy.

Pasalnya, ia hadir sebagai saksi pada hari kerja.

Berdasarkan aturan, seharusnya hal itu tidak bisa dilakukan.

"Dia datang ke sini kan sebagai bupati, ini hari kerja, kalau hari Minggu sih tidak masalah. Apalagi tadi alasan hadir sebagai saksi hanya karena sukarela, dan memang tidak ada panggilan dari kami," tambah Deny.

"Kami mempertanyakan kehadirannya karena masih banyak program di Garut yang harus dilaksanakan. Tetapi bupati malah memilih hadir di sini sebagai saksi meringankan untuk terdakwa. Kenapa dulu waktu penyidikan tidak mau bersaksi?" lanjutnya.

Dalam kasus dugaan korupsi SOR Ciateul, pembangunannya tidak sesuai spesifikasi seperti dalam perencanaan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar dari pagu anggaran APBD Garut 2016 sebesar Rp 17 miliar.

Pada pembangunan SOR Ciateul, Rudy menjabat sebagai Bupati Garut periode pertama 2014-2019.

Kemudian kembali terpilih pada Pilkada 2019. Rudy memberikan penjelasannya saat bersaksi.

"Jadi saat itu ada dua audit BPK. Kesatu audit BPK reguler ada kelebihan bayar Rp 490 juta dan selisih kurang Rp 430 juta. Lalu ada audit kedua, nilai rupiahnya masih rendah. Tapi semuanya sudah diselesaikan," kata Rudy.

Kemudian, kata dia, pada 2017, kelebihan bayar hingga merugikan negara Rp 1,6 miliar itu sebenarnya sudah dikembalikan ke negara.

"Saya hanya menerangkan bahwa mereka (terdakwa) sudah melaksanakan pembayaran ke negara pada 2017, pembayarannya sudah dikembalikan. Lalu bangunannya pun sudah ada sertifikasi layak pakai. Jadi kehadiran disini hanya menerangkan sebagai saksi meringankan bahwa sudah dilakukan proses pembayaran," tandasnya. (*)

Tags:

Berita Terkait

Related News