Bedi Budiman: DOB Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

PORTALJABAR,- Pemekaran daerah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan terwujud melalui peningkatan pelayanan di daerah.

"Pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman.

Ia menambahkan, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mencepat akselerasi pembangunan daerah. Dan daerah otonom baru yang terbentuk itu merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Namun, kata Bedi,saat ini yang masih menjadi kendala adalah belum dicabutnya penundaan sementara atau moratorium DOB oleh pemerintah pusat.

Hal ini disebabkan karena kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan untuk menopang seluruh operasional DOB, serta rendahnya PAD yang dihasilkan DOB.

"Pemerintah pusat harus mencabut moratorium DOB, karena sejumlah DOB di Jabar justru sukses dan mampu mandiri, salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran," tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan persetujuan bersama pembentukan Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat.

Usulan tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Jawa Barat melalui surat nomor 373/OD.04.02/PEM.PTDA per tanggal 22 Januari 2021.

Dalam surat tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan, usulan ini guna menindaklanjuti aspirasi pembentukan atau pemekaran daerah di Jawa Barat.

Selain itu, lanjut Ridwan Kamil, usulan ini juga untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menerima dua usulan dari daerah induk untuk pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).

Dua daerah induk itu juga sudah melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan administrasi yang telah disesuaikan dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Yakni, CDPOB Kabupaten Bogor Timur dan CDPOB Kabupaten Indramayu Barat.

"Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan usulan kedua daerah dimaksud untuk dilakukan pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai dasar persetujuan bersama pembentukan CDPOB Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat antara Ketua DPRD Provinsi dengan Gubernur untuk melengkapi persyaratan administrasi pengusulan kepada pemerintah," tandasnya. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News