ASN Wajib Pahami Wawasan Kebangsaan

PORTALJABAR,- Aparatur sipil negara (ASN) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan khususnya terkait ideologi Pancasila.

Selain menjadi mesin utama dalam jalannya pemerintahan, abdi negara inipun memiliki jumlah yang cukup banyak sehingga memiliki dampak yang besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, pascareformasi masyarakat tidak pernah lagi mendapat pemahaman-pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara.

"Harus diakui, sejak reformasi, soal-soal kenegaraan kita abai.Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20 tahun, tak pernah ada lagi negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke masyarakat," paparnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertemakan toleransi dan keberagaman, di Bandung, Jumat (19/2).

Hal ini, tambah dia, berdampak terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan terutama saat kontestasi politik berlangsung.

"Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan sangat rawan," katanya.

Oleh karena Itu, Bedi memastikan negara harus bergerak cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

"Salah satunya ASN sebagai ring pertama," katanya.

Menurut dia, ASN merupakan warga yang berkarir dan mendapat peran strategis dalam keberlangsungan negara. Sebab, menurut dia ASN bisa masuk ke dalam sistem negara seperti pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya.

"Kalau dia berbeda dalam menerapkan nilai-nilai bernegara, dia bahaya," katanya seraya menyebut di Jawa Barat terdapat 50 ribu ASN yang menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan negara.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan pembinaan terhadap ASN.

"Di Jawa Barat, saya berharap Kesbangpol jadi leading sector untuk kelestarian ideologi di negara kita. Di lingkungan pemerintahan dulu," katanya.

Terlebih, lanjut Bedi, saat dilantik, ASN mengucap sumpah setia kepada Pancasila.

"Jadi tidak menyalahi kalau kita concern ke ideologi negara kita. Jangan saat terjadi kontestasi politik praktis, perbedaan masuk menjadi komoditas politik praktis," katanya.

Kepala Kesbangpol Jawa Barat Iip Hidajat mengatakan, pihaknya terus berupaya dalam membina ASN. Pihaknya menyadari pentingnya peran aparatur negara dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

"Makanya kami mengumpulkan semua dalam pembahasan ini," kata dia. Nantinya, dia berharap adanya satu rumusan tentang konsolidasi ideologi bagi ASN.

"Dalam pelatihan ASN, harus ada materi pelatihannya (wawasan ideologi). Lalu kita masuk ke kurikulum lokal, nanti dikolaborasikan," katanya. Disinggung adanya kasus intoleransi di Jawa Barat, Iip tidak memungkirinya.

Terlebih, menurut dia Jawa Barat memiliki penduduk paling banyak dan heterogenitas yang tinggi.

"Jadi dinamikanya tinggi," kata dia.

Namun, Iip menolak jika warga Jawa Barat tidak cakap dalam menghargai perbedaan.

"Yang ada itu mempertanyakan IMB rumah ibadah, bukan melarang kegiatan ibadah," katanya.

Oleh karena itu, Iip juga mengajak semua pihak untuk menyamakan persepsi dalam memandang setiap persoalan menyangkut kasus intoleransi.

"Kita harus samakan dulu persepsinya," tandasnya. (nie/*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News