Abdy Yuhana: GBHN Mutlak Untuk Penguatan Indonesia

PORTALJABAR,- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sangat diperlukan sebagai acuan kerja pemerintahan secara berkesinambungan, terutama untuk menata ‎sistem demokrasi.

Anggota DPRD Jawa Barat Abdy Yuhana mengungkapkan GBHN harus dikembalikan karena sesuai dengan geopolitik Indonesia. Dengan GBHN, kata dia, pembangunan negara dapat terarah dan berkelanjutan.

"Sangat disayangkan jika kekayaan alam di Indonesia tidak dikelola dan dibangun dengan baik karena sistem politik yang liberal dan 'diskontinuitas'," kata politisi PDI Perjuangan ini dalam buku terbarunya bertajuk "Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia".

Dalam buku keduanya itu, Abdy memaparkan secara historis perumusan dan pembentukan UUD 1945 oleh BPUPKI yang diwarnai perdebatan panjang oleh para pendiri bangsa terutama tentang staatside apa yang akan diterapkan oleh Indonesia pada saat setelah merdeka.

Beragam pemikiran mulai dari negara atas dasar teori individu (liberal), negara atas dasar teori kelas/ golongan atau negara berdasarkan teori integralistik. Meskipun pada akhirnya disepakati sebagai Negara Pancasila.

"Negara Pancasila berhasil dirumuskan karena karena melihat fakta Geografi politik (Geopolitik Indonesia) yaitu ; Indonesia negara kepulauan , beraneka ragam suku bangsa, bahasa, agama dan kekayaan alam yang melimpah, belum lagi posisi strategis di antara dua samudra Pasifik dan samudra Hindia," tuturnya.

Sehingga, imbuhnya, rumusan UUD 1945 salah satu faktor pertimbangannya adalah Geopolitik Indonesia, karena para pendiri bangsa meyakini cara berjuang Indonesia berbeda dengan negara lain seperti Amerika Serikat, RRC, Perancis dan negara lainnya.

Karenanya Indonesia tidak bisa menerapkan sistem ketatanegaraan yang sama dengan negara-negara tersebut.

"Bahkan Bung Karno mengatakan jika suatu bangsa mengabaikan geopolitik nya akan menjadi Een natie van koelies, en een koelie onder de naties. Bangsa kuli di antara bangsa-bangsa," papar anggota Komisi III DPRD Jabar ini.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR yang merepresentasikan semua kekuatan bangsa yaitu dari Parpol (DPR), utusan daerah dan utusan golongan.

Karena, lembaga perwakilan rakyat adalah sebuah keniscayaan bagi negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi).

Namun setelah perubahan pasal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat diubah, tidak jelas lagi siapa letak kedaulatannya.

"Dalam pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 tertulis "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD", sementara UUD bukan subjek Hukum, tidak bisa melakukan tindakan hukum," tandasnya.

Buku terbitan Fokus Media ini merupakan buku kedua yang ditulis oleh Abdy, setelah buku "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945.

"Harapannya buku ini dapat menambah khazanah pemikiran dalam berbangsa dan bernegara dan berkontribusi bagi perbaikan sistem ketatanegaraan kedepan," tandas Abdy yang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung ini. (adv)

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News