PAD Terjun Bebas, Pemprov Jabar Disarankan Minta Kelonggaran Keuangan

PORTALJABAR,- Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Abdy Yuhana mengusulkan agar Pemerintah Daerah Jawa Barat membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar ada kelonggaran bantuan keuangan dari Pemerintah pusat.

Hal ini penting dilakukan lantaran selama masa pandemi covid-19 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan.

"Khususnya pajak kendaraan bermotor yang dulu menjadi primadona tapi sejak pandemi covid-19 banyak pemilik kendaraan bermotor tak meregistrasikan atau Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) alias tak bayar pajak," tutur politisi PDI Perjuangan ini.

Secara otomatis, kata dia, penurunan PAD ini juga berdampak pada defisitnya APBD Jabar.

Abdy mendorong agar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) terus melakukan inovasi agar masyarakat disiplin membayar pajak.

Abdy mengapresiasi beberapa inovasi yang telah dilakukan Bapenda Jabar seperti  e-samsat, Samsat Online Sentralise, Samsat Online 3 Provinsi, Samsat Nampi Iuran Wajib Ti Wengi (NITE), Samsat Outlet, Samsat Outlet Bank Jabar, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samdong (SAMSAT Gendong).

"Mungkin harus lebih masif dilakukan agar dapat mendongkrak PAD Jabar," tandasnya. (adv)

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News