Pemekaran Daerah Permudah Pelayanan Masyarakat

PORTALJABAR,- Anggota Pansus IX DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan Abdy Yuhana mengungkapkan pemekaran daerah bertujuan untuk mempermudah aspek pelayanan kepada masyarakat.

“Pemekaran daerah itu selain aspek geografis dan demografis juga bagian untuk mempermudah aspek pelayanan ke masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Abdy, alasan lainnya adalah aspek keadilan hubungan pusat dan daerah. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke daerah seperti kalau dibandingkan antara Jabar dan Jatim selisihnya berbeda hampir Rp 2 triliun dari dana desa saja.

"Jawa Barat yang memiliki 5312 desa pada tahun 2019 mendapat kucuran dana Rp. 5,7 triliun. Sedangkan Jawa Timur dengan 7724 desa mendapat anggaran Rp. 7,4 triliun," tuturnya.

Kemudian tahun 2020, Jabar hanya mendapat dana desa Rp. 5,9 triliun sementara Jatim mendapat Rp. 7,6 triliun.

Sementara Provinsi Jawa Tengah dengan 7809 desa pada tahun 2019 mendapat dana desa Rp. 7,8 triliun dan tahun 2020 mendapat Rp.8,2 triliun.

“Dari aspek demografis populasi penduduk di Jawa Barat hasil BPS Itu sudah hampir 50 juta jiwa,” tuturnya

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah mengusulkan pembentukan Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat yang disampaikan Ketua DPRD Jabar dalam surat bernomor 373/OD.04.02/PEM.OTDA tertanggal 22 Januari 2021.

Dua CDPOB ini menyusul, tiga daerah CDPOB lainnya yang telah disahkan pada rapat paripurna 4 Desember lalu, yakni Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Ketiga CDPOB itu kini telah diusulkan dan dikaji pemerintah pusat.

Saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 6 juta jiwa, sedangkan Kabupaten Indramayu sebanyak 1,7 juta jiwa.

“Harapannya kepada pemerintah pusat segera untuk membuka ruang bagi Jabar untuk persiapan daerah otonomi baru,” tandasnya. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News