Komisi V DPRD Jabar Soroti Belum Adanya Kepala Dinas Kesehatan Definitf

PORTALJABAR,- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat akan melakukan upaya perbaikan layanan kesehatan ditengah pandemi covid 19.

"Dengan harapan mendapat informasi mengenai upaya perbaikan layanan kesehatan melalui program dinas kesehatan yang dimana ditengah pandemi seperti ini dinas kesehatan merupakan ujung tombak," katanya saat memimpin Rapat, Komisi V DPRD Jabar bersama Dinas Kesehatan pada agenda Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2020 di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/4).

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menilai, di tengah pandemi seperti ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting.

Hal ini, kata dia, sangat bertolak belakang dengan belum adanya kepala dinas definitif untuk dinas kesehatan.

Padahal, ujar dia, kehadiran kepala dinas definitif dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

“Kami menilai Dinas kesehatan ini sangat strategis dan sangat penting dari segi anggaran juga sangat besar dan ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak," ungkapnya.

Ia menegaskan, masyarakat mengandalkan pelayanan kesehatan kepada jajaran rumah sakit di jawa barat.

"Yang sangat krusial adalah sampai saat ini dinas kesehatan masih belum memiliki kepala dinas. Kami meminta kepada Gubernur Jabar beserta jajaran agar ini segera di tindaklanjuti," tandasnya. (adv)

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News