Ini Catatan Fraksi PKS DPRD Jabar Terkait LKPJ Gubernur Jabar Tahun 2020

PORTALJABAR,- Fraksi PKS DPRD Jabar memberikan catatan terhadap LKPJ (laporan kinerja pertanggungjawaban) Gubernur Jabar tahun 2020.

DPRD Jabar menerima LKPJ Gubernur Jabar tahun 2020, yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat 30 April kemarin. Fraksi PKS memberi beberapa catatan kinerja Gubernur Jabar,  dalam pansus LKPJ Gubernur Jabar tahun 2020.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menjelaskan bahwa situasi saat ini masih dalam kondisi sulit, sehingga kami menerima dengan catatan.

"Sejak awal fraksi kami menyuarakan revisi RPJMD orientasi pembangunan, yang menyesuaikan situasi saat ini," jelas Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu, Sabtu (1/5).

Haru menambahkan bahwa penilaian terhadap LKPJ ini, melihat juga komparasi di lapangan, Provinsi Jabar di tingkat nasional, serta kinerja tahun sebelumnya.

"Kami menilai dan memberi apresiasi kinerja Gubernur Jabar, disaat pandemi ini," jelasnya.

Diakuinya untuk LKPJ tahun 2020 lalu, dimana kinerja tahun 2019 itu belum memuaskan.

"Tahun ini cukup memuaskan dengan catatan dan kekurangan yang masih harus diperbaiki," jelasnya.

Selaku Ketua Fraksi, dirinya mendorong adanya revisi RPJMD tahun 2018-2023.

"Revisi RPJMD ini penting karena situasi pandemi Covid-19 ini tidak tahu sampai kapan, 20-30 persen fokusnya berubah dalam pembangunan," papar Haru yang juga ketua DPW PKS Jabar ini.

Sikap Fraksinya, menurut Haru sangat jelas bahwa ada dua hal mendesak saat pandemi Covid-19 ini, yang harus jadi prioritas.

"Dua hal penting catatan kami, yakni perihal penanganan Covid-19, dan ketahanan pangan," tuturnya.

Haru menjelaskan secara detail, jika dalam penanganan Covid-19, menyoroti soal penambahan rumah sakit, penambahan tempat tidur, insentif tenaga kesehatan, lalu hibah bansos.

"Ini masih belum jelas arahnya, realisasi sudah ada namun belum menjadi fokus," jelasnya.

Selanjutnya yakni, ketahanan pangan, ini menjadi mutlak dalam situasi saat ini.

"Tahun lalu pernah mengemuka soal ketahanan pangan ini, namun arahnya belum jelas juga dan belum maksimal.
Padahal mungkin ini titik minusnya pemerintah Provinsi Jabar, karena belum jelasnya program ketahanan pangan yang diusung," paparnya.

Haru juga menyikapi, misalnya dari dana PEN malah dialihkan ke infrastruktur.

"Seharusnya dana PEN bisa diarahkan ke ketahanan pangan yang pernah diungkapkan pa Gubernur tahun 2020 lalu, kami selaku legislatif akan mendorong hal ini," pungkasnya. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News