Revitalisasi Pasar Cikarang Tak Transparan

Tim Apresial Tidak Libatkan Warga

CIKARANG PUSAT - Para pedagang Pasar Cikarang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru (FKP2B) Cikarang bakal menggugat hasil pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi pasar Cikarang. Pasalnya FKP2b tidak tahu menahu soal adanya draft PKS tersebut yang diduga sudah masuk dalam pengajuan dewan.  

Ketua FKP2B Cikarang, Yuli mengakui jika draft yang dibuat tim apresial tidak melibatkan warga pasar. Padahal warga bersentuhan langsung dengan Pasar Cikarang yaitu pengguna bangunan  yang disebutkan dalam rekomendasi KLPJ Bupati Tahun 2015 dan hasil rekomendasi Ombudsman No. 6  disebutkan kalau FKP2B Cikarang harus dilibatkan semua urusan berkaitan dengan revitalisasi Pasar Cikarang.

"Nah sekarang justru malah ujuk-ujuk draf PKS itu, revitaliasi Pasar Cikarang malah sudah di dewan, kita malah tidak tahu itu, seharusnya dilibatkan seperti penentuan harga per meter lahan yang akan disewakan, sekarang justru ini terlalu berani eksekutif langsung diajukan ke dewan," sesal Yuli.

Dia menjelaskan, seharusnya FKP2B ditanya dulu soal harga sewa yang akan dibebankan. Dengan begitu ada kesepkatan berapa harga sewa yang siap dibayar per meternya karena FKP2B Cikarang kebanyakan merupakan pemilik kios.

“Bukan ujug-ujug ditetapkan RP 35 juta per meter karena yang belikan kami pedagang kenapa tidak dilibatkan, apalagi ada usulan pasar akan ditaruh diblakang dan ini jelas kami tolak," tegasnya.

Bila DPRD tetap melakukan pembahasan pihaknya meminta agar FKP2B Cikarang masuk dalam Pansus untuk mengawal hasil pembahasan dari DPRD sehingga ada hak warga pasar yang bisa terakomodir dan tidak sepihak untuk menguntungkan pengembang.

"Misalnya sistem build operate transfer (BOT) yang diterapkan seharusnya semua pembangunan dibiyai oleh pengembang, tapi justru ini malah minta 35 Persen kepada pedagang dan ini justru malah merugikan pedagang," tandas.         

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Mulyana Muchtar mengaku tidak mengetahui jauh draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Pasar Cikarang yang sudah masuk ke Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Diakatakan Mulyana, kalau ia tidak pernah menanyakan kepada Ketua DPRD tentang pembahasan draf PKS Revitalisasi pasar Cikarang.    

"Saya tidak tahu kendalanya seperti apa sampai belum dibahas juga, saya sebagai ketua komisi juga belum menanyakan kepada pimpinan, jadi terserah pimpinan maunya seperti apa karena memang belum sampai ke Komisi," ujar dia. (uzi)

Tags:

Berita Terkait

Related News