UMKM Dituntut Harus Berbadan Hukum

CIKARANG PUSAT – Untuk mendapat dana hibah, pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) harus terlebih dahulu berbadan hukum. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopumkm)  Kabupaten Bekasi, Andung Adi Purwanto saat ditemui awak media Cikarang Ekspres. 

“Jadi sekarang ini, kalau mau mendapat bantuan dari pusat, harus terlebih dahulu berbadan hukum. Tidak bisa melalui orang-perorang,” ucapnya.

Andung mengatakan, bagi para pegiat usaha, Diskopumkm memfasilitasi UMKM agar memiliki badan hukum tanpa dipungut biaya.

“Sekarang memang dari kami ada program gratis bagi UMKM yang ingin usahanya berbadan hukum. Kan kalau pelaku usaha akan mengambil pinjaman, akan sulit, karena kalau ke bank harus menjaminkan sertifikat. Oleh karena itu, program kami yang lain adalah sertifikat tanah UMKM. Nanti kami akan koordinasikan dengan Badan Pertanahan (BPN).”

Lanjut Andung, sekitar satu tahun setengah sejak 1 Januari 2015 Diskopukm dimandirikan dari Dinasperindag. Diskopumkm mencatat terdapat sekitar 7.000 UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Bekasi. Untuk sekarang, sudah ada hampir 600 UMKM yang berada di bawah binaan Diskopumkm.

“Yang terakhir kami menagadakan diklat pelatihan komputerisasi selama dua hari. Oleh karena itu, kami menghimbau agar pelaku usaha, khususnya di bidang UMKM, agar segera membuat badan hukum UMKM. Kami akan bantu bagaimana mengemas atau membuat packaging yang menarik. Kami juga menyediakan 100 sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).” Katanya.

Andung mengungkapkan Diskopumkm telah mempromosikan berbagai produk UMKM di Kabupaten Bekasi ke berbagai daerah. “Di JCC (Jakarta Convention Centre) rutin tiap tahun. Terakhir kami promosikan di Jambi. Produknya sendiri beraneka ragam. Mulai dari kripik mengkudu, bandeng presto, dan tas kulit buaya. Karena harapan kami supaya produk (Kabupaten) Bekasi bisa di kenal di Indonesia. Bahkan sampai tataran dunia.”terangnya. (cr43)

Tags:

Berita Terkait

Related News